Kasus Dugaan Penyimpangan Keuangan YPGL, Satu Tersangka di Tahan Kajari Agara

Kutacane, Berita Merdeka Online – Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara (Agara), melakukan penahanan terhadap satu tersangka pada kasus perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada Yayasan Pendidikan Gunung Leuser (YPGL), Tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tersangka yang ditahan RD selaku bendahara harian YPGL terkait perkara kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada Yayasan tersebut, selasa sore (15 /03 2022).

Kajari Aceh Tenggara Syaifullah mengatakan dari Tahun 2018, 2019 dan 2020 YPGL menerima uang dari beasiswa Pemerintahan Kute, dan dana hibah Tahun 2019 dan 2020 dengan total sebesar Rp.5.790.250.000,- dengan rincian pada
Tahun 2018 sebesar Rp.1.790.250.000, –
Tahun 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,-
Tahun 2020 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Kemudian, dari realisasi penggunaan dana Tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.5.790.250.000,- yang dikelola oleh Ketua Umum YPGL almarhum MND dan Bendahara RD terdapat adanya penyalahgunaan anggaran, dan ketidaksesuaian atau tidak sah dalam penggunaan dana, ketidaksesuaian proposal dengan realiasi penggunaan anggaran pada tahun 2018, 2019, 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebesar Rp.1.377.099.900,-.

Selain itu, Bahwa selama Tahun 2018, 2019 dan 2020 Ketua Umum YPGL dan RD selaku bendahara harian menggunakan uang baik dari pembayaran Beasiswa, ataupun dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dimana surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Tersangka RD sebagai Bendahara Harian telah melakukan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Hibah secara tidak transparan dan tidak terbuka serta tidak dilakukan audit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Pembina YPGL, bertentangan dengan pasal 52 UU No 28 tahun 2004 tentang yayasan;

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

Selanjutnya, dalam pengelolaan dana tersebut tidak pernah dilakukan Rapat Pembina yang sekurang kurangnya harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota pembina (Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.16 tahun 2001 tentang Yayasan) dalam hal perubahan pengelolaan keuangan dari rek perguruan tinggi ke rek yayasan sehingga hal ini tidak tertuang dalam perubahan anggaran dasar yayasan.

Atas perbuatan Tersangka telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.377.099.900,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan laporan hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara No. 700/ 404 /LHA-PKKN/IK/2021 tanggal 09 November 2021.

Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lihat Juga:

‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan

“Tersangka RD dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022 di Lapas Kelas II B Kutacane, Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sampai saat ini berjumlah 19 orang dan satu orang ahli dalam kasus ini,” sebut Syaifullah. (Basri)