Barito Utara, beritamerdekaonline.com — Berita Klarifikasi Hak jawab yang disampaikan oleh management PT. MPG ( Multi Persada Gatra Mega) salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara terhadap pemberitaan yang diterbitkan oleh salah satu media online Kp Kamis, (6/7/2023), langsung mendapat tanggapan serius dari Ketua DPW NCW ( Nasional Corruption Watch) wilayah Kalimantan Tengah.

Badian mengatakan ( Minggu,09/07/2023), bahwa hak jawab yang disampaikan oleh PT. MPG atas pemberitaan yang terbit pada salah satu media online pada 20 Juni 2023 dengan judul “Limbah Sawit PT MPG diduga Cemari Anak Sungai di Desa Karamuan”, dan pemberitaan yang terbit pada tanggal 23 Juni 2023 dengan judul “Diduga Ada Kekuatan Besar di Balik Kegiatan PT Multi Persada Gatramegah.

Adapun salah satu point yang disampaikan oleh pihak PT. MPG sudah adanya surat yang dikeluarkan dari tim Tipidter Polda Kalimantan Tengah Nomor : B/236/XI/RES.5.2./2020/Krimsus perihal Pemberitahuan Penelitian Laporan dengan kesimpulan Tidak Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan.

Badian Ketua DPW NCW menanggapi hak jawab managemen MPG, dan menyebut beberapa kejanggalan atas keterangan yang diberikan oleh pihak PT. MPG , karena surat yang disampaikan tersebut dibuat pada tahun 2020 yang pada saat itu kegiatan perusahaan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan.

“Jadi yang kita pertanyakan ini pembuangan limbah pada tahun 2023 berdasarkan hasil temuan pada bulan April 2023, dimana kegiatan yang dilakukan oleh PT. MPG mencemari sungai Karamuan,” katanya.

Menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Wilayah Nasional Coruption Watch (NCW) kepada
PT Multi Persada Gatramegah Nomor : 09/DPW/NCW/KT.V/2023 tanggal 27 April 2023 perihal konfirmasi dan klarifikasi, dijelaskan jika pada tanggal 05 Mei 2023 telah dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan PT MPG dengan pihak NCW.

Kembali Ketua DPW NCW menegaskan sebelumnya dalam beberapa kali pertemuan dengan NCW pihak PT. MPG tidak pernah memperlihatkan atau memberikan bukti selembar kertas pun apalagi memberikan sesuatu yang berbentuk surat. Sehingga dirinya menganggap klarifikasi yang dilakukan oleh PT. MPG itu sangat tidak rasional.

Dan ironisnya lagi pada saat pihak NCW meminta bukti perizinan PT.MPG baik izin operasi pabrik,amdal atau bentuk izin lainnya ke pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Barito Utara, mereka tidak memberikannya secarik , Dimansa hanya memperbolehkan perwakilan dari NCW untuk mengambil gambar atau foto halaman paling depan saja.

Dirinya berharap agar APH dan pihak terkait segera turun kelapangan untuk melakukan pengecekan dilapangan, agar supaya jelas PT. MPG melakukan pencemaran atau tidak. Sehingga masalah ini diselesaikan secara terang benderang, harap Badian. (Crli)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.