Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemeriksaan dugaan ketidaksesuaian takaran Pertalite di SPBU Tebeng, Kota Bengkulu, oleh PT Pertamina Patra Niaga bersama UPTD Metrologi Legal Disperindag, Senin (9/11/2026), menuai protes dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Bengkulu.
LPK-RI mempersoalkan tidak dilibatkannya perwakilan lembaga perlindungan konsumen dalam pemeriksaan tersebut. Padahal, lembaga itu mengaku menjadi salah satu pihak yang menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian volume bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli di SPBU tersebut.
Ketua LPK-RI DPD Bengkulu, Aprianto, menilai keterlibatan pihak independen sangat penting untuk memastikan pemeriksaan berlangsung transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemeriksaan yang hanya melibatkan Pertamina dan instansi teknis tanpa menghadirkan perwakilan konsumen berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kami menyayangkan Pertamina dan UPTD Metrologi Legal Disperindag tidak melibatkan LPK-RI saat melakukan pemeriksaan di SPBU. Kami meyakini hasilnya tidak akan maksimal seperti yang diharapkan konsumen,” tegas Aprianto.
Ia mengatakan, persoalan dugaan ketidaksesuaian takaran BBM bukan hanya berkaitan dengan teknis pengukuran, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh bahan bakar sesuai volume yang dibayarkan.
Karena itu, LPK-RI meminta Pertamina dan instansi terkait membuka hasil pemeriksaan kepada publik, termasuk hasil pengukuran dispenser serta kondisi alat ukur dan segel tera.
LPK-RI Soroti Pengaduan Konsumen BBM
Aprianto mengungkapkan, pengaduan masyarakat mengenai persoalan BBM di Bengkulu tidak hanya berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian takaran.
Menurutnya, sejumlah konsumen juga pernah menyampaikan keluhan mengenai dugaan BBM tercampur yang disebut menyebabkan kendaraan mengalami gangguan setelah pengisian.
Akibat kejadian tersebut, konsumen mengaku harus mengeluarkan biaya perbaikan kendaraan mulai dari Rp500 ribu hingga jutaan rupiah.
LPK-RI menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena masyarakat berhak memperoleh BBM yang memenuhi standar mutu dan takaran.
Aprianto menyebut pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Pertamina di Bengkulu untuk meminta tindak lanjut atas berbagai pengaduan konsumen tersebut.
Namun, hingga kini, LPK-RI mengaku belum menerima respons maupun penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Pertamina dan Metrologi Sudah Turun ke SPBU Tebeng
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga bersama UPTD Metrologi Legal Disperindag telah melakukan pemeriksaan terhadap dispenser Pertalite di SPBU Tebeng, Senin (9/11/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah keluhan konsumen mengenai dugaan volume BBM yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pembelian menjadi perhatian publik.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menduga langkah itu merupakan respons atas pemberitaan mengenai dugaan kecurangan takaran BBM di SPBU Tebeng.
“Iya, dari metrologi dan Pertamina. Mungkin untuk menjawab berita viral tentang kecurangan liter dari BBM di SPBU Tebeng,” ujar Rico, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Rico mengaku belum menerima laporan resmi mengenai hasil pemeriksaan tersebut.
Ia juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti agenda maupun lokasi pemeriksaan yang dilakukan tim terkait.
“Belum ada kami diinfokan hasilnya. Boleh ditanyakan ke Disperindag untuk hasilnya. Karena kami tadi juga tidak tahu kalau tim sudah turun, dan turun ke SPBU mana saja,” katanya.
Belum disampaikannya hasil pemeriksaan membuat dugaan ketidaksesuaian takaran Pertalite di SPBU Tebeng belum memperoleh kepastian.
Masyarakat pun masih menunggu penjelasan resmi mengenai apakah dispenser yang diperiksa telah memenuhi ketentuan metrologi legal atau ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengujian.
Sementara itu, pengelola SPBU Tebeng dan perwakilan Pertamina Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun keberatan yang disampaikan LPK-RI.
Berawal dari Pengaduan Pembelian 5 Liter Pertalite
Dugaan ketidaksesuaian takaran Pertalite tersebut bermula dari pengaduan seorang konsumen bernama Dede pada Jumat (6/11/2026).
Dede mengaku membeli Pertalite sebanyak 5 liter di SPBU Tebeng. Namun, setelah pengisian selesai, ia mendapati indikator bahan bakar pada sepeda motornya tidak bergerak sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa volume BBM yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah pembelian.
Merasa dirugikan, Dede kemudian mendatangi Kantor DPD LPK-RI Bengkulu untuk menyampaikan pengaduan sekaligus meminta lembaga tersebut menindaklanjuti persoalan itu.
Atas dasar pengaduan tersebut, LPK-RI meminta Pertamina dan instansi metrologi memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan.
Aprianto menegaskan, kepercayaan masyarakat tidak cukup dijawab dengan pemeriksaan lapangan semata. Hasil pengujian harus disampaikan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam melindungi hak konsumen sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan SPBU.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan