Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Hj. Baidari Citra Dewi, S.H., kembali melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah persoalan krusial disampaikan warga, mulai dari penyalahgunaan BBM subsidi nelayan, kendala layanan BPJS Kesehatan, hingga kebutuhan pembangunan sekolah baru.
Dalam pertemuan itu, Baidari menegaskan pentingnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus nelayan agar tidak disalahgunakan. Ia menyampaikan kekhawatirannya terkait temuan di lapangan yang menunjukkan adanya praktik penjualan BBM nelayan kepada pihak industri.
“Kalau BBM nelayan itu saya berharap jangan sampai dijual ke industri. Apabila itu dijual ke industri, itu termasuk penyalahgunaan. BBM ini sangat diperlukan para nelayan karena sifatnya subsidi,” tegasnya, di kediamannya, Kamis (04/12/2025).
Ia menuturkan bahwa dari hasil penelusurannya, pernah ditemukan minyak nelayan dijual kepada pihak tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian nelayan tidak mendapatkan BBM pada saat hendak melaut, sehingga mengganggu kegiatan mencari ikan.
Selain masalah BBM, warga juga menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Baidari menjelaskan bahwa perbedaan pelayanan antara peserta mandiri dan peserta yang ditanggung pemerintah sering menimbulkan salah paham. Menurutnya, peserta mandiri harus memahami bahwa keterlambatan membayar iuran dapat menyebabkan pelayanan terhenti.
“Kalau peserta mandiri itu kita bayar sendiri. Ketika ada tunggakan, pelayanan terhenti karena pembayaran macet. Tapi kalau peserta yang ditanggung pemerintah, tetap dilayani. Jadi masyarakat harus memahami hal itu,” jelasnya.
Tidak hanya itu, warga Kampung Melayu juga menyampaikan kebutuhan mendesak akan pembangunan fasilitas pendidikan. Saat ini wilayah tersebut mengalami kekurangan sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA. Menurut Baidari, kebutuhan itu semakin mendesak mengingat adanya lahan eks HGU PT Hasfram yang kini tidak diperpanjang masa berlakunya.
“Kami berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dapat memanfaatkan lahan itu untuk pembangunan sekolah. Lokasinya berada di perbatasan antara Kandang Mas, Kampung Melayu, Selebar, hingga Bumiayu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Baidari juga menyinggung persoalan alur pelabuhan yang turut berdampak pada distribusi BBM. Menurutnya, pendangkalan alur yang seharusnya dikeruk hingga lima meter namun hanya dilakukan dua meter mengakibatkan kapal berkapasitas besar sulit masuk.
“Kesalahan bukan pada gubernur. Masalah BBM ini juga dipengaruhi alur yang dangkal, sehingga kapal besar tidak bisa masuk dan hanya kapal kecil yang bisa beroperasi,” katanya.
Melalui reses ini, Baidari berkomitmen menyampaikan seluruh aspirasi warga kepada pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa suara masyarakat merupakan dasar utama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan