Berita Merdeka online, Lamandau – Sengketa lahan seakan tidak pernah selesai antara masyarakat setempat dengan para investor atau koorporasi.

Kehadiran koorporasi atau perusahaan perkebunan kelapasawit disuatu daerah seakan sejatinya dapat berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,tapi tidak bagi masyarakat desa sekoban kecamatan lamandau kabupaten lamandau Kalteng.

Masyarakat Dayak desa sekoban yang hadir pada pertemuan mediasi di Pemda kabupaten Lamandau menyampaikan protes keras terhadap pihak PT,First Lamandau Timber Internasional(FLTI) yang terkesan mengabaikan hak masyarakat Dayak Desa sekoban prihal 20% kebun plasma yang sejak puluhan tahun belum juga direalisasikan.

Dalam tuntutan nya masyarakat juga mempertanyakan apakah perusahaan tersebut telah sah secara Hukum mendirikan kebun kelapasawit di wilayah Desa sekoban,sebab areal yang telah menjadi kebun kelapasawit tersebut berada dikawasan hutan HPK,ujar wendy kepada awak media melalui pesan WA,senin(07/02/2022)pagi.

Kades Sekoban Udara melalui pesan WA kepada media, selasa (08/02/2022) pagi “Masyarakat tetap menuntut lahan HPK seluas 460 ha,yang dikuasai PT, FLTI untuk di konversi menjadi lahan plasma Desa Sekoban”. terangnya

Udara jga menambahkan, pihak PT, FLTI belum bisa memberi jawaban terkait tuntutan dan akan diberi waktu 6 hari untuk berkomunikasi ke manajemen pusat untuk menjawab tuntutan masyarakat,terang nya.

Lanjut kades Udara “Harapan saya sebagai kepala desa agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, bisa ada win-win solution antara masyarakat dan perusahaan agar perusahaan bisa nyaman berinvestasi dan masyarakat desa mendapat mamfaat dengan adanya investor yang ada disekitar desa.

Jika masyarakat tidak mendapatkan mamfaat apa-apa maka tetap akan terjadi sengketa-sengketa antara masyarakat dengan perusahaan. tutup nya.

Humas perusahaan PT,FLTI saat di hubungi awak media ini melalui pesan WA,kamis(10/02/2022) pagi,yang pada intinya mengatakan”PT,FLTI aktif memberikan kontribusi dan bantuan dengan masyarakat desa sekoban dalam bentuk bantuan pembangunan Rumah Adat, bantuan perbaikan jalan dan jembatan,pembukaan Tapak Gereja, serta pemberian bantuan honorium bagi guru TK. terangnya.

PT, FLTI menolak rencana pengambil alihan lahan perkebunan PT, FLTI sebagai lahan plasma,karena selain berpotensi melanggar Hukum dan merugikan PT, FLTI yang saat ini sedang berjuang melewati masa krisis akibat pandemi Covid-19,juga kiranya tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Diharapkan masyarakat desa sekoban tetap berfokus mencari lahan untuk pembangunan plasma dengan berkoordinasi bersama jajaran pemerintah daerah terkait.Demikian yang dapat disampaikan,terang Humas PT, FLTI. (Ronny)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.