Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Sekretariat Bersama (Sekber) Papua Peduli Kemanusiaan, Pendeta Freeth R.P mengklaim dirinya sejak 2001 Otonomi Khusus (Otsus) di Papua termasuk para tokoh yang mengawal kebijakan.

Pihaknya mendukung secara penuh kebijakan pemerintah di Papua yakni Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus).

“Untuk menyelesaikan permasalahan Papua akibat ekses yang timbul, maka lebih dimaksimalkan keterlibatan orang Papua sendiri. Terlebih para tokoh adat, tokoh agama dan para mama karena suaranya akan lebih didengar,” ujar Freeth dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7/22) malam, di Jakarta.

Sebagai orang Papua yang ada di perantauan, kata Freeth, pihaknya akan selalu mendorong upaya pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan Papua. Apalagi kesejahteraan itu ditujukan bagi masyarakat akar rumput.

“Namun sebagai tokoh agama yang tugasnya hanya mengarahkan umat, saya rasa keadilan bagi masyarakat Papua masih jauh dari yang diharapkan. Dari sana timbullah penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat bagi Papua,” katanya.

Akar masalah ini, sambung Freeth, masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan Dana Otsus tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua justru kerap terabaikan.

“Penyebabnya yakni Dana Otsus yang sedianya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, namun dikorupsi dan hanya dinikmati oleh kalangan pejabat saja. Kondisi ini berjalan sejak dulu hingga sekarang,” pungkasnya. (@ms)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.