Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Pada Rabu, 27 Maret 2024, di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dilaksanakan sita eksekusi oleh Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, didampingi oleh Tim Pengendalian Eksekusi dari Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLBEE). Sita eksekusi tersebut berupa 1 (satu) paket saham sebanyak 687.000.000 lembar saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Paket saham tersebut tercantum sesuai dengan Akta Notaris yang menetapkan keputusan para pemegang saham PT Tiga Samudra Perkasa Nomor: 163 tanggal 26 Desember 2019, yang dibuat di Kantor Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H. di Tangerang Selatan. Selain itu, paket saham tersebut terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Tiga Samudra Perkasa, PT Mahkota Nikel Indonesia, dan PT Tiga Samudera Nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Paket saham sebanyak 687.000.000 lembar saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dan ketiga IUP tersebut merupakan hasil dari kegiatan pengembalian barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asabri yang melibatkan Terpidana Heru Hidayat. Pengembalian tersebut juga melibatkan pelacakan aset dan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat UHLBEE pada tanggal 20 Februari 2024 sampai 24 Februari 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan sita eksekusi ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2022, serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Januari 2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3989 K/Pid.Sus/2023 tanggal 5 September 2023. Putusan tersebut berkaitan dengan Tim Inventarisasi dan Optimalisasi Barang Rampasan serta Barang Sita Eksekusi terkait perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Setelah dilakukan sita eksekusi, Jaksa Eksekutor dan Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat UHLBEE akan melakukan pengamanan terhadap situs tambang dengan berkoordinasi dengan Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

Tindakan sita eksekusi terhadap saham dan ketiga IUP tersebut akan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI melalui Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana PT Asabri (Persero) atas nama Terpidana Heru Hidayat, senilai Rp12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah). (BM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.