SEMARANG, Berita Merdeka Online — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendapatkan sejumlah catatan dari DPRD Kota Semarang dalam rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Jumat (4/7).
Salah satu sorotan utama dari DPRD adalah upaya peningkatan pendapatan pajak daerah dan penanganan kebocoran potensi pajak di Ibu Kota Jawa Tengah.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2024 telah diterima DPRD, namun masih terdapat tiga catatan penting yang harus diperbaiki oleh Pemkot.
“Tadi diterima laporan pertanggungjawaban dari Pemkot, tapi ada beberapa catatan yang harus diperbaiki,” kata Agustina.
Catatan pertama adalah terkait kesalahan penulisan angka dalam laporan keuangan. Ditemukan adanya kekeliruan pada digit angka, seperti jumlah nol yang berlebih atau kurang.
Agustina menegaskan perlunya ketelitian lebih lanjut dalam penyusunan data anggaran.
Sorotan kedua berkaitan dengan strategi peningkatan pendapatan pajak daerah. Pemkot tidak hanya menargetkan penambahan jumlah wajib pajak, tetapi juga berupaya menutup celah kebocoran pajak.
Untuk itu, Pemkot akan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dalam melakukan survei potensi pajak.
“Kita minta Brida untuk survei potensi. Ini akan kita koordinasikan dengan DPRD sebagai upaya menutup kebocoran yang terjadi,” ujarnya.
Catatan ketiga adalah peningkatan insentif fiskal dari pemerintah pusat. Agustina menyebut, kinerja Pemkot yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan insentif yang diterima.
Saat ini, insentif fiskal yang diterima Pemkot Semarang dari pusat mencapai Rp29 miliar, dan tengah didistribusikan sesuai dengan amanat kebijakan nasional.
“Kami akan minta persetujuan DPRD untuk beberapa program agar target kinerja tetap tercapai,” pungkasnya.(day)
Tinggalkan Balasan