Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait tenaga honorer non-ASN, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat Tim Evaluasi Tenaga Honorer Non-ASN di Ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (31/1).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Bengkulu, Haryadi, dan dihadiri oleh Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, serta anggota Tim Evaluasi Tenaga Honorer Non-ASN.
Dalam pertemuan tersebut, Pj. Sekda Haryadi menegaskan bahwa seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Kepala Sub Bagian Kepegawaian diwajibkan menyerahkan hasil validasi data tenaga honorer non-ASN yang masih aktif di instansi masing-masing.
“Senin (3/2), kami meminta seluruh kepala OPD dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk hadir dalam rapat dan menyerahkan hasil validasi dari unit kerja mereka,” ujar Haryadi.

Setelah data dikumpulkan, tim evaluasi akan melakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap proses evaluasi ini dapat diselesaikan pada minggu pertama Februari guna memastikan kejelasan status tenaga honorer.
Haryadi juga menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bagi tenaga non-ASN yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetapi tidak lolos seleksi tahap pertama, serta mereka yang sedang menjalani seleksi tahap kedua, pemerintah daerah berupaya mencari solusi, termasuk skema pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Kami tetap berpedoman pada regulasi pusat dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer non-ASN ini,” tegasnya. (DIL)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan