Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu hingga Agustus 2026 menunjukkan penguatan seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Penerimaan negara di wilayah ini telah melampaui Rp2 triliun atau meningkat sekitar 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara yang telah disalurkan hampir mencapai Rp10 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu bentuk peran APBN dalam menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendukung daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Secara umum, perekonomian Bengkulu hingga pertengahan 2026 tumbuh 5,11 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan penguatan kinerja APBN di Bengkulu tercermin dari peningkatan penerimaan negara dan penyaluran belanja yang diarahkan untuk mendukung program pemerintah, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.
“Hingga akhir Agustus 2026, kinerja APBN di wilayah Bengkulu terus menguat. Pendapatan negara mengalami peningkatan, sementara belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah dan memperkuat pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Zaid.
Dari sisi penerimaan, negara telah menghimpun lebih dari Rp2 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 31 persen secara tahunan. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama, seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Bengkulu.
Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi daerah tidak hanya memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Di sisi lain, upaya menjaga penerimaan negara juga dilakukan melalui pengawasan terhadap peredaran barang ilegal. Bea Cukai Bengkulu, misalnya, melakukan penindakan terhadap peredaran rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal. Langkah tersebut sekaligus mencegah potensi kehilangan penerimaan negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Belanja APBN menyentuh berbagai sektor
Dari sisi belanja, hampir Rp10 triliun APBN telah dibelanjakan di wilayah Bengkulu hingga Agustus 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai program pemerintah, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis. Hingga akhir Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 373.879 penerima yang terdiri atas siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Realisasi anggaran untuk program tersebut mencapai Rp687,26 miliar. Pelaksanaannya juga melibatkan lebih dari 1.000 pemasok bahan pangan lokal sehingga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
APBN juga mendukung penyaluran tunjangan profesi guru. Hingga Agustus 2026, lebih dari 20 ribu guru di Bengkulu telah menerima tunjangan profesi melalui mekanisme penyaluran langsung dari kas negara ke rekening penerima.
Pada sektor pembiayaan masyarakat, pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga Agustus 2026, total penyaluran KUR dan UMi di Bengkulu telah melampaui Rp3,1 triliun dan dimanfaatkan oleh hampir 60 ribu masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggaran negara juga diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum. Sejumlah program yang didukung antara lain penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah, pembangunan Sekolah Rakyat, penyediaan sarana air bersih di Ketahun, serta perbaikan irigasi pertanian di Kabupaten Mukomuko.
TKD capai Rp6,37 triliun
Selain belanja pemerintah pusat, dukungan APBN kepada daerah disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Agustus 2026, penyaluran TKD di Provinsi Bengkulu mencapai Rp6,37 triliun.
Dana tersebut mendukung berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji, pelayanan kesehatan, operasional sekolah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pembangunan desa melalui Dana Desa.
Kementerian Keuangan melalui kantor perwakilannya di Bengkulu juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan APBD dan mempercepat pelaksanaan belanja daerah.
Percepatan tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah tersedia dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Zaid menegaskan, capaian kinerja APBN tersebut tidak terlepas dari kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penerimaan yang dihimpun negara selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pemerintah.
Pengelolaan APBN di Bengkulu terus diarahkan agar dilaksanakan secara amanah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan