Beritamerdekaonline.com, Kobar/Kalteng — PTPN XIII Milik BUMN yang berada di kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat(KOBAR) Kalimantan Tengah Diduga menggarap lahan diluar Hak Guna Usaha (HGU) dan merampas lahan hak milik masyarakat. (14/04/2022)
Permasalahan terkait tatabatas HGU milik PTPN XIII yang di duga kuat menggarap diluar HGU dan menyerobot lahan milik masyarakat sudah terjadi sejak tahun 2004 silam dan bahkan baru-baru ini sudah di bawa kerana kabupaten tapi hingga saat ini belum ada penyelesaian dengan alasan selalu menunggu pihak BPN provinsi kalimantan tengah.
Gonta ganti Manager, diduga merupakan trik untuk mengulur-ulur waktu dan seakan membuat masyarakat marah dan terjebak dalam emosional untuk mengalihkan isu memancing amarah warga
Bahkan sekarang Pihak PTPN XIII memasukkan subkontraktor yang mana masyarakat menduga bahwa ini salah satu trik untuk membenturkan masyarakat yang seolah pihak PTPN XIII mau cuci tangan, ungkap salah satu warga.
Salah seorang warga inisial TN kepada awak media ini mengatakan, “HGU PTPN XIII ini sebenarnya melebar kesebelah barat yakni berbatasan dengan PT. Astra Tbk”, terangnya.
Dia mengatakan (Inisial TN), Terkait HGU yang masuk di Desa Pangkalan Banteng kecamatan Pangkalan Banteng sampai saat ini pihak PTPN XIII tidak bisa menunjukkan batas-batas HGU mereka. pungkasnya.
Diduga PTPN XIII menggunakan akal bulus dengan cara gonta ganti manager, jadi asal ganti manager kami tanya pasti jawaban nya “Maaf saya baru dan saya pelajari dulu serta ditanyakan dulu ke pusat sedangkan pergantian manager tidak pernah sampai setahun bahkan ada hanya beberapa bulan saja setiap masyarakat mendesak untuk menunjukkan tatabatas HGU nya”.
Masyarakat seakan sudah “kenyang” dibohongi dengan janji-janji dari pihak PTPN XIII dalam penyelesaian sengketa ini sampai lahan masyarakat yang sudah ada legalitasnya berupa surat SKT pun belum juga ada penyelesaiannya.
TN, berharap serta masyarakat desa pangkalan banteng juga beberapa desa lain nya yang berdekatan dengan PTPN XIII, agar pemerintah dalam hal ini BPN serta instansi terkait dan institusi polri segera mengusut tuntas permasalahan ini dan menindak tegas pihak PTPN XIII yang di duga mafia tanah merampas dan menguasai lahan masyarakat. (Ronny)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan