Beritamerdekaonline.com, Serdang Bedagai (Sergai) – Suasana memanas terjadi di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Senin pagi (15/9/2025). Belasan ibu-ibu relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukajadi mendatangi rumah seorang wartawan sekaligus ketua media online berinisial ZH di Komplek Perumahan Dusun III.
Kedatangan massa merupakan bentuk protes terhadap unggahan akun media sosial TikTok Sinar Sergai milik ZH, yang mereka nilai merugikan keberlangsungan program makan bergizi gratis SPPG.
Massa mendesak ZH segera menghapus unggahan yang dianggap menyinggung SPPG. Mereka khawatir program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat desa terhenti akibat isu tersebut.
“Kalau SPPG tutup, kami minta makan dari bapak. Setiap pagi kami kemari ambil gaji dari bapak,” teriak sejumlah relawan di depan rumah ZH.

Para relawan juga menuding ZH memanfaatkan isu limbah untuk mencari keuntungan melalui unggahan di TikTok maupun Facebook. Meski sempat tegang, situasi berhasil dikendalikan tanpa insiden bentrokan.
Menanggapi hal itu, ZH menegaskan konten yang diunggah merupakan bagian dari tugas jurnalistik sesuai Undang-Undang Pers. Menurutnya, yang diangkat adalah keresahan petani atas dugaan limbah MBG di saluran irigasi, bukan aktivitas SPPG.
“Jika ada pihak menilai berita hoaks, silakan tempuh jalur hukum, bukan mendesak penghapusan akun media sosial,” tegas ZH melalui pesan WhatsApp.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sergai, Hadi, ikut memberikan keterangan resmi. Berdasarkan hasil uji laboratorium LP-1884-ION No Reg: 00210LPJILABLING-1LRKIKLIK, air limbah yang dituding masih berada di bawah baku mutu.
“Itu limbah rumah tangga, bukan limbah berbahaya. Hasil pengujian menunjukkan kondisinya masih aman,” jelas Hadi.
Pernyataan ini sekaligus meredam isu yang sempat beredar di masyarakat.
Petani Irwansyah dari Kelompok Tani Suka Mulya, yang lahannya berada di sekitar lokasi pembuangan limbah, menegaskan tidak ada dampak negatif terhadap pertanian.
“Katanya limbah dari gedung SPPG, tapi tidak ada pengaruhnya. Panen kami tetap maksimal, per rante bisa mencapai 3,5 goni,” ujarnya.
Meski begitu, para petani tetap berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian memprioritaskan perbaikan saluran irigasi. Hingga kini, sebagian sawah di Dusun III masih mengandalkan tadah hujan dan pompanisasi untuk kebutuhan air.
Kasus ini memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan antara kebebasan pers dan kepentingan program sosial. Di satu sisi, jurnalis memiliki hak untuk menyampaikan informasi. Namun di sisi lain, masyarakat juga berhak mempertahankan keberlangsungan program yang dinilai bermanfaat. (M Yamin Nasution – Berita Merdeka Online)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan