Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Juru Bicara penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Susman Hadi, S.P., M.M., mengungkapkan sejumlah catatan kritis hasil serap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (23/2/2026), Ketua Fraksi Golkar ini menekankan bahwa sektor pertanian masih menjadi urat nadi yang memerlukan perhatian serius pemerintah.
Susman memaparkan bahwa selama masa reses, pihaknya banyak menemui keluhan langsung dari warga pedesaan. Mayoritas masyarakat petani di wilayah tersebut menitikberatkan permohonan mereka pada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, khususnya Jalan Sentra Produksi dan Jalan Usaha Tani (JUT).
Menurut Susman, ketiadaan akses jalan yang memadai menjadi beban berat bagi para petani. Tingginya biaya angkut hasil bumi menyebabkan keuntungan yang diterima petani menjadi sangat minim. Dengan adanya pembangunan jalan sentra produksi, biaya operasional dapat ditekan secara signifikan sehingga margin pendapatan masyarakat otomatis akan meningkat.
”Esensi dari program ‘bantu rakyat’ adalah bagaimana kita secara nyata meningkatkan pendapatan mereka. Saat ini, biaya angkutan hasil panen sangat tinggi karena medan yang sulit. Jika jalan sentra produksi kita bangun, efisiensi biaya akan terjadi dan kesejahteraan petani akan terdongkrak,” ujar Susman di hadapan peserta rapat, di ruang sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (23/2/2026).
Kemandirian Benih dan Alat Pertanian
Selain infrastruktur jalan, Susman juga menyoroti ketergantungan Provinsi Bengkulu terhadap pasokan bibit bermutu dari provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Ia menyatakan keheranannya atas minimnya kebijakan strategis pemerintah daerah dalam menciptakan kemandirian benih di tingkat lokal.
”Kami menemukan bahwa kebutuhan bibit berkualitas masih sangat bergantung pada impor dari provinsi luar. Padahal, jika kita memiliki pusat pembenihan yang kuat di Bengkulu, hal ini tidak hanya menjamin kualitas, tetapi juga memastikan ketersediaan yang cepat dan murah bagi petani kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong penguatan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), seperti mesin perontok padi (power thresher). Bantuan teknologi pascapanen dinilai sangat krusial untuk menekan kehilangan hasil panen (losses) dan menurunkan biaya produksi.
Susman menilai intervensi pemerintah sejauh ini masih minim dan belum menyentuh akar permasalahan pendapatan masyarakat di lapangan.
Reorientasi Program Pro-Rakyat
Menutup laporannya, Susman Hadi meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk lebih peka dalam menyusun program kerja. Ia menegaskan bahwa pembangunan jangan hanya tampak mentereng di atas kertas, tetapi harus berdampak langsung pada dompet rakyat kecil di pedesaan.
”Faktanya di lapangan, program bantuan memang ada, namun persentasenya masih sangat kecil untuk bisa mengubah strata ekonomi masyarakat. Fokus kita ke depan haruslah pada pembangunan yang tepat sasaran, yakni yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dari setiap tetes keringat petani kita,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan