Padang (Sumbar), Beritamerdekaonline.com – Senator Jelita Donal menyampaikan keprihatinannya atas maraknya pelanggaran pembagian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pilkada 2024 di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar). Ia juga menyoroti pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan.

Hal ini disampaikan Jelita Donal dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial Sumbar, KPU Sumbar, dan Bawaslu Sumbar di Kantor Perwakilan DPD RI di Padang pada Selasa (26/11/2024). Dalam diskusi tersebut, berbagai temuan pelanggaran selama masa kampanye menjadi perhatian serius.

“Di Tarusan, misalnya, KPU menemukan sebuah truk engkel yang membawa sembako untuk pembagian bansos. Kendaraan itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Hal serupa juga ditemukan di wilayah lain selama masa kampanye,” ungkap Jelita Donal.

Bawaslu Sumbar turut melaporkan adanya pelanggaran di beberapa daerah seperti Sijunjung dan Pesisir Selatan, di mana terdapat indikasi keterlibatan kandidat tertentu dalam pembagian bansos. Padahal, surat edaran penundaan pembagian bansos telah dikeluarkan sejak 13 November 2024.

Rekomendasi Penanganan
Jelita Donal menegaskan bahwa temuan-temuan ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat DPD RI. “Ini harus kita kupas dan bahas bersama. Temuan ini baru di Sumbar, belum lagi dari provinsi lainnya di Indonesia. Semua anggota DPD telah dilibatkan untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing guna mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya.

Ia juga mendorong Dinas Sosial untuk membuat materi sosialisasi berupa video yang menjelaskan tata cara penyaluran bansos yang sesuai aturan. “Sosialisasi ini penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terpengaruh ancaman atau iming-iming dari oknum-oknum tertentu,” tambahnya.

Sebagai Wakil Ketua Komite III DPD RI, Jelita Donal berencana mengusulkan kepada pimpinan DPD RI untuk memberikan sanksi berat terhadap pelanggaran Pemilu. Ia berharap langkah ini dapat mencegah praktik-praktik curang seperti serangan fajar yang kerap terjadi.

“Penegakan aturan harus tegas agar masyarakat dapat memilih secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari kandidat tertentu,” tegasnya.

Dengan permasalahan ini, Jelita Donal berharap seluruh pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu dan instansi pemerintah, dapat memperkuat pengawasan untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil di Sumatera Barat.

(Charles Nasution)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.