Kuala Kurun, KALTENG | BeritamerdekaOnline.com — Perkara dugaan pencurian buah sawit segar kasus Manuhing terhadap PT.KHS kembali bergulir. Kali ini agenda sidang pemeriksaan para saksi dari JPU berjumlah 5 orang terdiri dari security dan karyawan perusahaan.
Saksi pertama security inisial J menjelaskan kronologis peristiwa terkait kejadian perkara tanggal 5 dan 6 April 2022. Mereka bersaksi terhadap kelima Terdakwa dalam perkara no 52/Pid.B/2022/PN Kkn pada hari kamis (30/6) lalu. Keempat Terdakwa dikuasakan tim Mambang dkk dan Terdakwa V dikuasakan tim Lawfirm Scorpions.
Dalam penjelasan saksi pertama J tentang kronologis awal dan saksi kedua inisial H terkait keterangan dugaan pencurian yang sebelumnya mengenai adanya hak masyarakat/plasma tetapi bukan di areal HGU milik perusahaan tetapi lokasi lain jelas saksi dibagian humas tersebut.
Demikian penjelasan Haruman kord tim Lawfirm Scorpions Jumat pagi (1/7) di Palangkaraya pada awak media.
Sebelumnya tim Mambang dkk yang diwakili Singkang Kusuma bertemu dengan kord tim Lawfirm Scorpions dan Eprayen Punding saat sidang online di ruang posbakum PN Kuala Kurun Kamis (30/6) yang pada intinya kita masing2 PH sama2 membela kliennya masing dan sesama advokat tekan sejawat saling bersinergi,menhargai jangan mudah diadu domba keluarga klien jelas Haruman dan Singkang dalam klarifikasi agar tidak ada saling kesalah pahaman diantara Kami dari PH Mambang dan kawan2 yang mewakili Terdakwa I-IV dalam perkara yang sama dan PH Lawfirm Scorpions yang mewakili Terdakwa V tegas Haruman dan Singkang.
Pihak perusahaan biar gimanapun tetap berkewajiban selesaikan plasma pada masyarakat jangan ke lima terdakwa ini terjebak rekayasa terjerat hukum karena terpancing emosi panen masal dilokasi perusahaan dipidana dan bukan berarti menghapus hak masyarakat terkait tuntutan plasma jelas Haruman Supono , Eprayen Punding usai sidang online di posbakum.
Proses sidang penghadiran saksi JPU kembali di gelar Kamis (7/7) untuk 3 orang lagi karena sidang hingga sore pukul 18.30 wib. Para Terdakwa di kenakan pasal 365 ayat (2( ke-2 KUHPidana dengan ancaman penjara max 12 tahun penjara dan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana ancaman max 7 tahun penjara. Pada pihak pemda dan perusahaan agar perhatikan hak2 masyarakat terkait kewajiban plasma sebagaimana di amanatkan UU perkebunan jika tidak terealisasi agar ijin HGU dicabut,tegas Haruman yang juga ketua DPD Peradi Bersatu Kalteng menutup pembicaraan dengan media. (Aldo/Niko)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan