Simposium PIKI, Menteri Bahlil: 2030 Akses Listrik Ke Desa Aman

Beritamerdekaonline.com, Tangerang – Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia menikmati akses listrik pada 2029-2030. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, saat ini masih ada sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik secara memadai.

Bahlil menegaskan, pemerataan listrik menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam simposium energi nasional bertema Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan yang diselenggarakan Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) di Lippo Karawaci, Tangerang.
Menurut Bahlil, persoalan kelistrikan bukan hanya menyangkut wilayah yang sama sekali belum terjangkau jaringan listrik. Sejumlah daerah sebenarnya sudah memiliki listrik, tetapi kualitas pasokannya belum optimal. Bahkan, masih ada keluarga yang harus menumpang sambungan listrik dari rumah tetangga.

“Dulu sudah ada listrik, tapi tegangannya rendah,” ujar Bahlil saat menjelaskan kondisi kelistrikan di wilayah pesisir Karawang, Jawa Barat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Kedua program ini dirancang untuk memperkuat jaringan sekaligus membantu masyarakat memperoleh sambungan listrik sendiri.

Lihat Juga:

Pengguna Tembus 15,1 Juta, wondr by BNI Jadi Andalan Generasi Muda Kelola Keuangan Digital

“Bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat,” katanya.

Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit dan jaringan tegangan rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit. Pemerintah juga membangun satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

Infrastruktur tersebut dipersiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga.
Sementara itu, program BPBL menyasar keluarga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Bantuan yang diberikan meliputi instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100 ribu.

Lihat Juga:

Presidential Threshold Dihapus, Partai Buruh Akan Usung Capres di 2029

Bahlil menjelaskan, Lisdes dan BPBL saling melengkapi. Lisdes memperkuat jaringan kelistrikan di daerah yang belum terlayani secara memadai, sedangkan BPBL membantu rumah tangga kurang mampu mendapatkan akses listrik secara mandiri.

Pemerintah pun meminta pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) aktif mendata desa, dusun, serta rumah tangga yang masih membutuhkan layanan listrik.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemerataan akses energi hingga ke wilayah terpencil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hadirkan Sejumlah Tokoh Nasional
Simposium energi nasional yang digelar PIKI tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara.

Mereka di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua Dewan Pakar PIKI James Riady, serta Wakil Ketua DPP PIKI Tony Wenas.

Forum tersebut mengangkat isu swasembada energi berkelanjutan, termasuk pentingnya pemerataan akses listrik sebagai bagian dari pembangunan nasional. (@ms)