Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Perihal peluang adanya pertambangan rakyat yang bisa menjadi mata pencarian legal bagi masyarakat setempat, tentu ini ada prosedur yang harus dilewati untuk mendapat izin pertambangan rakyat (IPR).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di pasal 62 IPR diberikan oleh Menteri ESDM dalam bentuk Kepmen, permohonan tersebut diusulkan Gubernur Bengkulu ke Menteri ESDM.
“Artinya kita tetap membuat surat, nanti pak Gubernur akan menyurati bupati-bupati untuk usulan penetapan wilayah pertambangan (WP), didalamnya ada WP, wilayah pencadangan negara (WPN), dan ada wilayah pertambangan rakyat (WPR),” ujar Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ir. Mulyani, di ruang kerjanya, Kamis siang (13/07/2023).
Lanjutnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati, baru nanti Gubernur Bengkulu akan menyurati Kementerian ESDM untuk menetapkan wilayah pertambangan provinsi dengan keputusan menteri.
“Setelah ditetapkan keluar WPR, pemerintah provinsi harus ada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), karena ini untuk lingkungannya, baru nanti ada usulan orang perseorangan atau koperasi dengan syarat tertuang pada pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,” jelas Mulyani.
Untuk jenis-jenis pertambangan rakyat yang dibolehkan tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 66 yaitu kegiatan pertambangan rakyat berupa pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam atau pertambangan batuan.
“Untuk batu bara itu tidak boleh dijadikan pertambangan rakyat, IPR yang diberikan Menteri ESDM kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, sedangkan luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada orang perseorangan paling luas lima hektare atau koperasi paling luas 1O hektare. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing lima tahun,” tambah Kadis ESDM Provinsi Bengkulu.
“Artinya Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, hingga ke bupati-bupati, DPRD kabupaten harus siap bersinergi bersama jika ingin adanya pertambangan rakyat ini,” tutup Mulyani.
Sejauh ini pantauan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang mempunyai potensi pertambangan rakyat seperti emas ada di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, juga ada pasir besi di Kabupaten Seluma, dan Kaur. (BM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan