MAROS, Beritakerdekaonline.com – Keluhan masyarakat Kabupaten Maros terhadap aktivitas tambang Galian C mencuat dan viral di media sosial, khususnya Facebook, Sabtu (26/7).

Postingan dari akun bernama Mayang Sari, yang mengatasnamakan warga Dusun Salu, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, mengungkapkan keresahan warga terhadap operasi tambang yang diduga tidak memiliki izin resmi.

“Bahaya ini tambang ade de, debunya mengganggu pengguna jalan, anak sekolah, tidak ada passirang siranna,” celoteh Mayang dalam video saat membuntuti salah sturk Tambang yang mengangkut matrial.

Ia menyoroti dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari jalan rusak, polusi udara akibat debu, hingga perubahan kontur tanah yang berpotensi memicu bencana alam seperti longsor.

Postingan tersebut telah menuai perhatian luas dan memicu diskusi hangat di kalangan netizen, yang menuntut penegakan hukum dan pengawasan ketat dari aparat serta pemerintah daerah.

Tidak hanya di Kecamatan Mandai, aktivitas serupa juga disebut terjadi di beberapa titik lain seperti Kecamatan Moncongloe, Tompobulu, dan Tanralili. Warga menduga tambang-tambang ini beroperasi tanpa izin pengolahan dan penjualan material seperti batu dan tanah urug.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari instansi terkait mengenai status perizinan tambang-tambang tersebut.

Menambang tanpa izin merupakan tindak pidana di Indonesia. Pelaku bisa dikenai sanksi hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Berikut ini adalah pasal dan sanksinya:

Pasal yang dilanggar:

Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin (Izin Usaha Pertambangan/IUP, Izin Pertambangan Rakyat/IPR, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”

Menambang tanpa izin resmi dari pemerintah (baik skala besar maupun rakyat) adalah ilegal.

Izin tersebut meliputi:

– IUP (Izin Usaha Pertambangan)

– IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

– IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Menambang tanpa izin resmi bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah, sesuai Pasal 158 UU Minerba.

Laporan ( Sulaeman)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.