Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Wacana pemindahan makam Ibu Fatmawati, sang penjahit Bendera Pusaka sekaligus Ibu Negara pertama Republik Indonesia, mulai menuai tanggapan dari berbagai pihak. Menanggapi isu yang berkembang, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan sikap berhati-hati dan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi maupun keputusan resmi dari pusat.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi menjelaskan bahwa pihaknya baru mendengar informasi tersebut melalui desas-desus yang beredar dan belum menerima pemberitahuan formal. Menurut mereka, keputusan mengenai makam sosok pahlawan nasional tidak bisa diambil secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang.
Pihak fraksi menekankan bahwa poin utama yang harus dikaji adalah tingkat urgensi dari pemindahan tersebut. Mengingat Ibu Fatmawati adalah tokoh besar yang memiliki jasa luar biasa bagi bangsa, segala tindakan yang berkaitan dengan atribut sejarahnya harus memiliki landasan yang kuat.
”Kita belum ada sikap resmi. Kita lihat dulu urgensinya untuk apa. Jadi, kami belum bisa memberikan pandangan mendalam terkait ide-ide yang muncul di luar sana,” ujar Edwar, di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (11/5/2026).
Lebih lanjut, Fraksi PDIP Bengkulu menegaskan bahwa faktor utama dalam persoalan ini adalah izin dari pihak keluarga besar. Sebagai putri kandung sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, keputusan Megawati Soekarnoputri menjadi kunci utama. Pihak fraksi di daerah mengakui bahwa hingga detik ini, belum ada sinyal atau pernyataan setuju dari Ibu Megawati mengenai pemindahan tersebut.
”Sejauh itu merupakan permintaan keluarga, tentu sah-sah saja. Namun, perlu diingat bahwa Ibu Fatmawati ini adalah Pahlawan Nasional. Tidak semudah yang dibayangkan orang untuk memindahkan makam tersebut,” tambahnya.
Saat ini, Fraksi PDIP memilih untuk menunggu informasi yang lebih jelas dan akurat. Mereka meyakini bahwa pihak keluargalah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi almarhumah. Selama belum ada koordinasi dengan DPP maupun arahan langsung dari Ibu Megawati, Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu tetap pada posisi memantau perkembangan situasi dan belum memberikan dukungan resmi terhadap wacana tersebut.
Tinggalkan Balasan