SEMARANG, Berita Merdeka Online – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengumumkan pembebasan retribusi bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas publik di kantor kecamatan dan kelurahan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari Program Prioritas 100 Hari Kerja, khususnya Semarang Inklusif, yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Agustina menyebutkan banyaknya keluhan warga yang harus membayar saat ingin memakai ruangan di kantor kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu, ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang untuk mempersiapkan revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur pembebasan retribusi ini.
“Berbagai aduan masuk bahwa masyarakat mau memakai ruangan kecamatan saja harus membayar. Maka saya mohon Pak Sekda menyiapkan revisi Perwal agar masyarakat bisa memanfaatkan ruang-ruang publik tersebut tanpa biaya,” ujar Agustina, Senin (10/3), di Gedung Moch. Ichsan Balai Kota Semarang.
Pembebasan retribusi ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah menyelenggarakan kegiatan positif, seperti pertemuan warga, sosialisasi, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk aula khusus yang disewakan untuk acara pernikahan atau kegiatan komersial lainnya.

Penjabat Sekda Kota Semarang, Mochamad Khadhik, menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan administrasi untuk merevisi aturan tersebut.
“Nanti Bapenda akan membuat memo sekaligus konsep surat edaran untuk OPD, termasuk kecamatan dan kelurahan, mengenai pembebasan retribusi bagi tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan masyarakat,” jelas Khadhik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembebasan retribusi hanya berlaku untuk kegiatan non-komersial, seperti pengajian, pertemuan warga, atau sosialisasi program pemerintah, misalnya edukasi pemilahan sampah. Sementara itu, kegiatan berorientasi bisnis tetap dikenakan retribusi.
“Kalau kegiatan yang sifatnya komersial tetap kena retribusi. Pembebasan retribusi hanya untuk kemaslahatan masyarakat yang istilahnya yang non komersial,” pungkasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas publik serta mendukung program Semarang Inklusif yang menjadi salah satu prioritas utama Wali Kota Agustina dalam 100 hari kerja pertamanya.(day)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan