Warga Resah, Proyek Jembatan Padang Serai Diduga Siluman Karena Tanpa Papan Informasi

Kota Bengkulu, Berita Merdeka Online — Kekhawatiran warga Padang Serai memuncak setelah pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Padang Serai dan Kelurahan Sumber Jaya di RT 16 diduga sebagai proyek siluman. Pekerjaan konstruksi berjalan tanpa papan informasi, tanpa rambu keselamatan, dan tanpa kejelasan siapa pelaksana maupun sumber anggarannya.

Dugaan ini menguat setelah awak media melakukan pantauan langsung ke lokasi pada Jumat, 5 Desember 2025, dan mendapati proyek bekerja tanpa satu pun tanda resmi yang seharusnya menjadi standar proyek pemerintah.

Di lokasi, tidak ditemukan papan informasi yang memuat nilai anggaran, sumber dana, kontraktor, kalender kerja, maupun nomor kontrak. Hal ini membuat warga merasa janggal dan mempertanyakan apakah proyek tersebut dikerjakan sesuai prosedur.

Lihat Juga:

‎Vinna Ledy Anggraheni Terpilih Pimpin DPC PKB Kota Bengkulu Periode 2026–2031, Siap Perkuat Konsolidasi dan Pelayanan Masyarakat

Saat dimintai keterangan, salah seorang pekerja hanya mengatakan, “Kami cuma kerja saja, Pak. Katanya dari orang PU.”

Namun tidak ada keterangan lebih lanjut yang dapat memastikan apakah benar proyek ini berasal dari Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Warga: “Ini Proyek Pemerintah, Kok Tanpa Papan Informasi?”

Lihat Juga:

Pengacara UPTD PPA Merangin Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Pencabulan Anak

Adi, warga Padang Serai, menegaskan bahwa proyek tersebut bukan kegiatan gotong royong warga, melainkan proyek pemerintah. Namun absennya papan proyek dan rambu keselamatan membuatnya khawatir sekaligus curiga.

“Ini bukan gotong royong, Pak. Ini proyek pemerintah. Tapi kenapa tidak ada papan informasi dan rambu-rambu?” tegas Adi.

Warga menilai pelaksanaan proyek tanpa papan informasi bertentangan dengan aturan resmi, antara lain:

Lihat Juga:

Kasus Dugaan Pencabulan Anak oleh Oknum Ketua RT di Merangin Masih Berproses, Korban Dikabarkan Kembali ke Jawa Tengah

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
  yang mengharuskan setiap proyek pemerintah memberikan informasi yang dapat diakses publik.
• UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
  yang mewajibkan kontraktor memasang papan proyek dan rambu keselamatan sebagai standar pelaksanaan pekerjaan.

Adi menambahkan, “Kami tidak tahu anggarannya berapa dan siapa yang bertanggung jawab. Ini harusnya jelas sejak awal.”

Hingga artikel ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu, Pemerintah Kelurahan Padang Serai, maupun Kelurahan Sumber Jaya belum memberikan klarifikasi resmi. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan proyek jembatan berjalan sesuai aturan dan aman bagi masyarakat. (Antonius)