Redelong, BMon | Berita Merdeka Online – Pelaksana tugas ( Plt ) Bupati Bener Meriah, Dailmai didampingi Kapolres Bener Meriah, Dandim 0119 Bener Meriah, Kadis Kesehatan, Kalak BPBD Bener Meriah ikuti rapat koordianasi dengan Menko Peronomian, Airlangga Hartanto, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Dr  ST. Burhanduddin, SH MH, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito , SE MM,.

Rakor yang digelar secara virtual tersebut juga di ikuti Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia dalam rangka evaluasi perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 34 Propinsi.  Senin, 14, Juni 2021 malam.

Rakor yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pidato menyampaikan, mulai tanggal 15-28 Juni 2021 untuk daerah zona merah agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan bisa dilakukan penebalan PPKM di wilayah-wilayah merah.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas yang digelar Selasa (15/6/2021) secara virtual. Dalam kesempatan tersebut Presiden juga meminta kerja sama pusat dan daerah dalam upaya pengendalian peningkatan kasus Covid-19 ini diperkuat,jelas Menko Perekonomian.

“PPKM Mikro, tanggal 15-28 Juni untuk di daerah zona merah agar dilakukan penebalan dengan berkoordinasi dengan TNI/Polri dari Dandim dan Kapolres untuk mengkoordinasikan PPKM, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan bisa dilakukan penebalan PPKM dan di wilayah-wilayah zona merah bisa diisolasi,” ungkap Airlangga Hartarto dalam rakor tersebut.

Lebih Lanjut Airlangga Hartarto menerangkan, sesuai instruksi Presiden maka berdasarkan Tren kenaikan kasus maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur diseluruh rumah sakit ditingkatkan 40 %, khususnya Kabupaten/Kota dengan zonasi merah dan bed occupancy rate (BOR) diatas 60 %, jelasnya.

Disamping itu Menko Perekonomian juga mengingatkan, Forkompimda harus mendampingi Kepala daerah dan khususnya Kepala Dinas Kesehatan dalam mengendalikan kasus Covid-19 di daerah.

Kata Menko Perekonomian,  Presiden Jokowi juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan betul-betul dicek dan dikontrol, termasuk mengenai kedisiplinan penggunaan masker. Pasalnya dari kajian ini bisa menurunkan risiko sampai dengan 98,5% dari risiko penularan Covid-19, terang Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto juga mengharapkan kepada para Bupati/Walikota agar trennya dikendalikan agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi dan diperlukan kekuatan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan daerah terutama penebalan dari PPKM Mikro, terus diperpanjang sambil dilakukan evaluasi.  tandas Menko Perekonomian yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Sementara itu, Plt  Bupati Bener Meriah, Dailami seusai rakor tersebut kepada Prokopimda  secara singkat menyampaikan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh  Menko Perekonomian dan tanggapan dari Kementerian dan Lembaga lainnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah tentu akan mengikutinya dengan cermat poin-poin yang disampaikan tadi.

“Dengan diperpanjangnya PPKM Mikro ini diharapkan tentu akan memberi perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap penularan Covid-19. Poin-poin tersebut seperti pembatasan mobilitas, menghindari kerumunan, penerapan protokol kesehatan dengan disiplin dan lainnya agar bisa dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh lapisan masyarakat guna memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia khususnya di Bener Meriah, “imbuh Dailami. (Man)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.