Kaur, Beritamerdekaonline.com – BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Pertanian resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah strategis ini direalisasikan mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor perkebunan sawit.

Prosesi penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Robi Antoni, S.Pi., M.Ling, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu/Kaur, Iwan Kurniawan. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh sinergi ini menjadi tonggak penting dalam mengoptimalkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit daerah.
Melalui PKS ini, sebanyak 880 tenaga kerja (TK) yang bergerak di sektor perkebunan sawit di wilayah Kabupaten Kaur secara resmi terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Seluruh pembiayaan iuran kepesertaan tersebut bersumber dari alokasi DBH Sawit Kabupaten Kaur dengan total anggaran mencapai Rp 177.408.000.
Adapun periode kepesertaan dan perlindungan perlindungan risiko kerja ini dijadwalkan berlaku selama satu tahun penuh, terhitung mulai bulan November 2026 hingga Oktober 2027 mendatang.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Iwan Kurniawan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Kaur atas sinergi dan komitmen yang ditunjukkan dalam mengoptimalkan pemanfaatan DBH Sawit bagi perlindungan pekerja.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas sinergi dan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian. Anggaran dana bagi hasil sawit ini benar-benar dioptimalkan untuk menyentuh langsung para pekerja di lapangan dalam bentuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.” ungkap Iwan
“Kami berkomitmen untuk memastikan 880 tenaga kerja yang terdaftar mendapatkan hak dan manfaat perlindungan jaminan sosial secara maksimal, kami juga berharap kedepannya peserta yang sudah terdaftar ini dapat melanjutkan kepesertaannya secara mandiri,” tutup Iwan.
Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk terus memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja rentan dan sektor perkebunan di wilayah Kabupaten Kaur pada tahun-tahun mendatang.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan