Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu mengungkap enam tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) melalui penegakan hukum (Gakkum) TPPO dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pengungkapan tersebut disampaikan langsung Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolda Bengkulu, Jumat (20/11/2026).
Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Keenamnya diduga berperan sebagai mucikari dalam praktik perdagangan orang dengan modus prostitusi.
Kapolda Bengkulu menjelaskan, praktik TPPO tersebut dilakukan dengan cara menawarkan korban kepada laki-laki yang ingin menggunakan jasa prostitusi. Setelah terjadi kesepakatan harga antara pelaku, korban, dan pelanggan, korban kemudian dibawa ke hotel atau penginapan untuk melakukan hubungan badan.
Setelah transaksi selesai, korban menerima sejumlah uang dari pelanggan sesuai kesepakatan awal. Namun, tersangka kemudian meminta sebagian uang tersebut kepada korban sebagai imbalan atau keuntungan atas jasa mempertemukan korban dengan pelanggan.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni uang tunai sebesar Rp1,9 juta, satu buah kondom, enam unit telepon genggam, tiga helai selimut, empat buah bantal, dan satu buah kasur.
Kapolda Bengkulu mengungkapkan, faktor ekonomi dan pengangguran menjadi salah satu penyebab masyarakat rentan menjadi korban perdagangan orang maupun penempatan pekerja migran secara ilegal.
“Faktor ekonomi, sehingga banyak pengangguran. Makanya ada program Bapak Kapolri, Polisi Peduli Pengangguran, bekerja sama dengan unsur-unsur pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Tujuannya bagaimana kita bersama-sama menekan angka pengangguran,” ungkap Yudhi.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan prosedur.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai tawaran perekrutan tenaga kerja ke luar negeri yang tidak jelas kebenarannya, termasuk informasi perekrutan pasukan perang untuk Rusia yang sempat ramai diperbincangkan.
“Yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat adalah edukasi melalui Bhabinkamtibmas agar waspada terhadap janji-janji yang belum jelas kebenarannya,” tegasnya.
Kapolda menambahkan, Polda Bengkulu akan menindak tegas pelaku TPPO maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang dan pekerja migran ilegal.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bengkulu Kombes Pol. Asep Mauludin, S.I.K., M.H., mengatakan pihaknya terus memperkuat pengawasan dan pencegahan melalui kerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Menurut Asep, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengawasi praktik prostitusi terselubung yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan.
“Untuk aktivitas prostitusi terselubung yang menggunakan sarana media sosial atau aplikasi, kami juga melaksanakan patroli siber. Terhadap aktivitas tersebut, kami melakukan penyelidikan melalui patroli siber,” jelas Asep.
Ia menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku TPPO maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penempatan pekerja migran ilegal, terlebih apabila unsur pidana dan alat bukti telah terpenuhi.
“Yang jelas, pasti akan kami tindak tegas. Apalagi unsur dan alat buktinya sudah lengkap, kami tidak akan main-main. Apabila ada anggota atau pihak-pihak yang berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum, itu juga akan kami proses,” tegasnya.
Selidiki Dugaan Eksploitasi Anak
Selain mengungkap kasus prostitusi yang diduga berkaitan dengan TPPO, Polda Bengkulu juga tengah melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi mengenai dugaan eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis jalanan.
Modus yang sedang didalami tersebut melibatkan anak-anak yang diduga dipekerjakan sebagai badut jalanan maupun manusia perak (silver man).
Polda Bengkulu bersama jajaran polres juga terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya TPPO, perdagangan orang, dan praktik penempatan pekerja migran ilegal.
Sosialisasi dilaksanakan di berbagai tempat, mulai dari lembaga pelatihan kerja (LPK), sekolah, tempat hiburan malam, tempat spa, hingga pusat keramaian lainnya.
Melalui langkah penegakan hukum, patroli siber, pengawasan, dan edukasi masyarakat, Polda Bengkulu berharap potensi perdagangan orang dapat dicegah serta masyarakat semakin memahami risiko penipuan berkedok tawaran pekerjaan.
Kapolda juga mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah TPPO agar tidak semakin banyak warga yang menjadi korban eksploitasi manusia.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan