Redelong, beritamerdekaonline.com – Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun Kabupaten Bener Meriah bantah isu hoaks yang saat ini beredar di kalangan guru terkait akan melakukan demo ke gedung DPRK dalam waktu dekat.
 
“Tidak ada rencana guru honorer akan melaksanakan demo ke DPRK Bener Meriah, dan kabar itu merupakan isu yang tidak benar atau hoax, ”  ungkap Ketua GTKHNK Anisah Istara  kepada media, Sabtu (16/10).
 
Ia menegaskan, tidak ingin di tunggangi oleh pihak manapun terkait dengan keterlambatan gaji.“Justru kami sekarang fokus menghadapi bagaimana agar kawan-kawan guru honorer lulus tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fungsional guru yang seleksi tahap pertamanya sudah selesai, dan hasilnya tidak maksimal,”ungkap Anisah.
 
Pihaknya juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan  dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan para peserta tes   PPPK guru tahap kedua.
 
Hal itu katanya bertujuan agar nantinya lebih banyak peserta guru honorer yang lulus, sehingga kekurangan tenaga guru di Bener Meriah dapat teratasi. “Setidaknya formasi yang telah dibuka dapat terisi seluruhnya dan diisi oleh tenaga guru honorer kita yang tentunya juga akan mengurangi beban daerah untuk menggaji guru honorer,”jelas Anisah.
 
Terkait keterlambatan pembayaran gaji menurut  Anisah dapat di memaklumi oleh para guru honorer sebab sudah menerima penjelasan dari kepala Dinas  Pendidikan  dan akan diamprah setelah DPA APBK-P keluar.
 
“Sampai saat ini kami sudah menerima gaji sampai dengan bulan Mei atau 7 bulan dan bila dihitung dengan luncuran pembayaran gaji bulan November dan Desember 2020 yang lalu, ”ujarnya.
 
Lebih lanjut katanya Kadis Pendidikan juga telah menginformasikan, bahwa anggaran gaji honorer Dinas Pendidikan yang disalurkan untuk membayar gaji honorer sejumlah Rp. 6,3 Miliar untuk 7 bulan.
 
“Seperti penjelasan kami di atas, 2 bulan kekurangan bayar tahun 2020 dan untuk membayar gaji kami untuk bulan Januari-Maret dan bulan April-Mei 2021 yang langsung masuk ke rekening pribadi kami masing-masing melalui Content Manajemen System” terangnya
 
Untuk itu katanya sangat tidak benar jika dana itu sudah disalah gunakan oleh kepala dinas pendidikan. “Kami juga apresiasi Pemerintah Daerah melalui Kepala Pendidikan, yang telah memperjuangkan pembukaan formasi PPPK guru yang tergolong banyak jumlahnya dibandingkan Kabupaten/kota yang lain,” ucapnya.
 
Meskipun lanjutnya untuk guru TK belum dibuka formasi namun kepala dinas pendidikan bener meriah pasca tes seleksi PPPK guru, langsung menghadap Dirjen GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memohon penurunan passing grade dan penambahan persentase nilai formasi, agar peserta banyak yang lulus.
 
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Sukur, S.Pd.M.Pd saat dihubungi menyampaikan, bahwa perwakilan honorer dan Ketua GTHNK 35 sempat menanyakan dan  sudah menjelaskan kepada mereka.
 
Ia juga mengajak semua pihak untuk  membangun Bener Meriah bersama-sama sesuai bidang dan keahlian serta tugas dan fungsi masing-masing serta  tidak saling mencari kelemahan namun memberikan masukan, solusi serta kritikan yang sifatnya membangun. (Man)
 


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.