Berita Merdeka Online, Takengon – Kejari Aceh Tengah tetakan 3 orang tersangkan dugaan penyalahgunaan atau pengelapan uang ganti rugi pembebasan lahan aset Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 oleh pihak PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera untuk pembangunan River Channel Improvement (RCI) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan nilai Rp. 809.776000. ( Delam Puluh Sembilan Juta Tuju Ratus Tuju Puluh Enam Ribu Rupiah ).

Hal itu dikatakan Kajari Aceh Tengah Yovandi Yazid, SH., MH, kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di aula Kejaksaan Negeri Aceh Tengah di Takengon, Selasa (18/1/22).

Ke 3 pelaku dugaan tindak pidana koropsi tersebut masing- masing berinisial HS, 58 Th, sebagai Kepala Kampung ( Reje ), BR 54 Th, sebagai Bendahara dan KM 50 Th, sebagai sekertaris.

Kronologi kejadian, pada tahun
2020 di Kampung Pendere Saril ada Aset Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang dibebaskan atau diganti rugi oleh pihak PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera untuk pembangunan River Channel Improvement (RCI) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Yakni Persil 3.A (Lapangan Voli dan Sumur) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 428.683.868,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan Persil 18.A (Pondok Pengajian) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 20.683.242,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang dibayarkan oleh pihak PT. PLN (PERSERO) ke Rekening Bank BNI Syariah atas nama Kampung Pendere Saril.

Dan Selain uang ganti rugi 2 aset Kampung Pendere Saril (Persil 3.1 dan Persil 18.A) tersebut, didalam Rekening BNI Syariah atas nama Kampung Pendere Saril tersebut juga terdapat uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer oleh Sdr, AK yaitu uang kelebihan bayar lahan atau aset milik Sdr. AK yang sebahagian dinilai sebagai lahan Polindes milik Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Sehingga dengan adanya transferan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Sdr. AK ke Rekening Bank BNI Syariah atas nama Kampung Pendere Saril tersebut, maka total keseluruhan uang yang ada di Rekening Bank BNI Syariah atas nama Kampung Pendere Saril menjadi Rp. 489.367.110,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah). tersebut telah dicairkan oleh ke tiga pelaku untuk kepentingan pribadi.

Dan uang yang terdapat dalam Rekening BNI Syariah atas nama Kampung Pendere Saril tersebut pertanggal 23 April 2021 tersisa Rp. 567.110,- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).

Sedangkan ganti rugi 1 (satu) aset Kampung Pendere Saril berupa Polindes dengan nilai Rp. 321.882.782,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan oleh Pihak PT. PLN (Persero) ke Rekening Bank BNI Syariah atas nama KM dan uang tersebut juga tidak sesuai keperuntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi ketiga pelaku.

Sementara itu menurut Yovandi Yazid, SH., MH, Penetapan tersangka berawal dari Penyelidikan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Tengah atas dasar Laporan Pengaduan Masyarakat Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus untuk dilakukan Penyidikan.

Dan setelah dilaukan penyidikan dangan memanggil saksi dari pihak Aparatur Kampung Pendere Saril, serta dilakukan koordinasi dengan Pihak APIP dan
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Inspektorat Aceh Tengah, ditemukan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan senilai Rp. 809.776.000,- (Delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Jelas Yovandi Yazid, SH., MH, Kajari Aceh Tengah.

Sementara itu ketiga pelaku akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk menghindari hal yang tidak di inginkan, Kejaksaan Aceh Tengah juga melakukan penahanan sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yaitu Penyidik mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, dan ke 3 orang tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022 dan dititipkan sementara di Rutan Kelas II B Takengon. (*)

Editor : Rahman


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.