Berita Merdeka Online, Redelong – Sesuai dengan PMK No. 167 Tahun 2020 mengenai kebijakan pengalokasian/perhitungan, penggunaan serta penyaluran DID TA 2021, Dana Insentif Daerah untuk Tahun 2021 diprioritaskan untuk Digitalisasi bidang Pendidikan, kesehatan dan pemulihan serta pemberdayaan perekonomian daerah.

Hal ini disampaian oleh Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu dalam sebuah kesempatan Acara Zoom Meeting sosialisasi PMK No 167 tahun 2020 untuk Kabupaten/ Kota di Indonesia. 

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meraih Khairun Aksa, menyatakan Bener Meriah mendapatkan dana DID atas keberhasilan Kenirja pemerintah setempat dalam pelayanan publik.

Dikatakan,  DID (Dana Insentif Daerah) merupakan salah satu dana transfer umum dari Pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif /penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan /percapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bener Meriah atas prestasinya, pada Tahun 2021 ini  mendapat alokasi DID sebesar Rp.63 Milyar lebih.  Kriteria utama yang menjadi dasar perhitungan DID tahun 2021 yaitu  Opini BPK atas LPKD (tepat waktu), Penetapan Perda APBD tepat waktu serta penggunaan E-Government ( E-budgetting dan e-procurement) dalam birokrasi. Penggunaan dan Penyaluran DID tahun 2021 ini diatur melalui PMK No. 167 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Pengalokasian/perhitungan, penggunaan serta penyaluran DID TA. 2021. 

Adapun   kebijakan DID Tahun Anggaran tahun 2021 yaitu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.  Covid -19 yang melanda Indonesia berdampak besar terutama pada perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung negative, penurunan daya beli masyarakat , UMKM yang kesulitan dalam kelangsungan usaha perlu diupayakan pemulihannya dengan program program yang mampu berperan dalam penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu  PMK No. 167 Tahun 2020 tentang pengelolaan DID mengatur bahwa  penggunaan dana DID diprioritaskan untuk bidang Pendidikan,  kesehatan dan pemulihan serta pemberdayaan perekonomian daerah. 

Dalam  Bidang Pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan Pendidikan dan kesehatan dan untuk pemulihan ekonomi daerah  termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah, industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 DID ini diberikan kepada Daerah sesuai dengan skor dari kriteria utama dan kriteria kinerja yang diatur oleh Kementrian Keuangan. Suatu Daerah wajib memenuhi kriteria agar mendapat DID yaitu Pemerintah daerah yang memiliki nilai kinerja diatas batas nilai yang ditentukan (B) dari hasil penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir pada kelompok kategori yang telah ditentukan.

Selain itu kriteria lain pemerintah daerah mendapatkan penghargaan /di usulkan dari Kementrian / Lembaga Negara pada Kategori Penghargaan Pembangunan Daerah, Inovasi Daerah , pengendalian inflasi dan Pengelolaan sampah. Ketiga Pemerintah Daerah yang mendapat skor minimal 95 untuk  penilaian atas terkoneksi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang meliputi registrasi, status koneksi, agen SIKD dan penyampaian data.

Dana Insentif Daerah ( DID) di Kabupaten Bener Meriah seharusnya digunakan secara transparan agar tidak mendapat sorotan dari masyarakat.

Baru – baru ini, Pihak Lembaga Pemantau Penyenggara Negara Republik Indonesia ( LPPN- RI), meminta pemerintah daerah Bener Meriah untuk transparans dalam penggunaan DID, akan tetapi informasi tersebut tidak diberikan oleh pejabat yang berwewenang, hingga berakhir dengan persengketaan di KIA.

” Kami menduga sebaran pemanfaatan, pengalokasian dan penganggaran sebaran DID Bener Meriah tahun 2021 di berbagai SKPK di lingkungan Pemkab BM sebesar Rp 63.865.968.00O milyar, proses penetapan kegiatan dan penganggarannya belum sesuai dengan PMK No 167/PMK.07/2020 dan Perubahannya No 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DID ” kata Iswindi Sy,SE Pemantau TK Wil BM, Aceh LPPN-RI kepada media ini ( 18/1).

Lebih lanjut, Iswindi bahwa penetapan penganggaran pada jenis uraian kegiatan yang bersumber dari anggaran DID belum sesuai dengan Kepmendagri No 50 Tahun 2020 Tentang nomen – klatur, serta dugaan adanya jenis kegiatan yang menggunakan sumber anggaran dari DAU, Otsus dalam penganggaran kegiatan tersebut juga menggunakan sumber anggaran dari DID, katanya.

Sementara itu, ketua PPID Bener Meriah terus selalu aktip berkomunikasi dengan pihak LPPN- RI, sedangkan pejabat pemerintah atasan PPID dalam hal ini, sekretaris daerah, hingga dituangkannya berita ini belum berhasil dikonfirmasi (*)

Editor : Rahman


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.