Berita Merdeka Online, Redelong – Ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garis Merah angkat bicara atas dasar kekecewaan terhadap perilaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang membuat LSM Garis Merah menganggap Pemerintah tersebut tidak punya etika dan moralitas.

Pasalnya, Kembali nya bertugas seorang pemimpin daerah Bener Meriah H. Sarkawi harus mempunyai syarat-syarat yang lengkap Karna masa cutinya juga mempunyai syarat-syarat lengkap.

Nasri Gayo selaku Ketua Umum LSM Garis Merah menyampaikan kepada awak media,
Kamis 3 February, 2022 “Jika kita merujuk pada undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 78 ayat 2. Bahwa kepala daerah dan/wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c Karena : Huruf (b) Tidak Dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 ( Enam ) bulan dan huruf ( d ) Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 67 Huruf (b) dan sesuai dengan Penjelasan dari Pasal 78 Ayat ( 2 ) Huruf b: yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan Fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Dari pedoman yang kita lihat ini sebenarnya ada kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Bener Meriah tentang apa yang mereka lakukan sehingga kehadiran Sarkawi yang mengaku sebagai bupati aktif menjadi dilema di kalangan masyarakat artinya hasil keterangan yang kita dengar pada tanggal 31 Januari tepatnya ketika anggota DPRK dan beberapa unsur perwakilan dari pejabat eksekutif di situ Kabag Tata pemerintahan mengemukakan bahwa seluruh atau dokumen tentang masuknya Sarkawi kembali menjadi Bupati Bener Meriah itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku nah ketika kita runut kembali aturan-aturan yang mereka bilang sesuai dengan aturan ternyata itu semua pedoman hanya surat dari gubernur tentang izin sakit Sarkawi dan surat dari Mendagri juga isinya itu sama sekali tidak menampilkan spesifik tentang persoalan yang dialami oleh sarkawi sehingga yang terjadi di masyarakat adalah dilema dan spekulasi ada apa ini…? kejadiannya kok seperti ini….?
yang perlu kita garis bawahi mungkin bapak bapak yang dari eksekutif lupa bahwa dalam tata pemerintahan atau tata admainistrasi yang berlaku ( Hirarki Hukum ) di negara kita itu tidak terlepas dari pada peran Undang-Undang jadi bukan ranah kita sebagai pelaksana Undang-Undang untuk membuat tafsiran-tafsiran baru tentang apa makna dari sebuah Undang-Undang nah ini yang kita kecewa sehingga ketika Sarkawi yang mengaku sebagai pejabat bupati aktif ini melakukan tugas negara sebenarnya kan sudah tidak layak dan tidak semestinya hal ini terjadi, kenapa dalam surat yang kita dapatkan juga tentang penetapan PLT kabupaten Bener Meriah ini kan akhirnya menjadi dilema ketika Sarkawi yang mengaku Bupati Aktif menyelonong masuk kantor dengan melakukan rapat-rapat kenegaraan dengan SKPK ini kan pelanggaran hukum yang nyata nyata beliau lakukan dan tampa teguran dari Pihak manapun sementara ini,
Memang benar jika Bupati mengirimkan surat keterangan Aktif atau apapun namanya ke Pemerintahan Aceh maka otomatis SK Penetapan PLT tidak berlaku lagi, Nah persoalannya ketika di situ ada pembohongan /penipuan publik tentang hasil rekam medik kesehatan atau tidak adanya Rekam Medik yang di Tampilkan dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur tentu ini adalah sebuah pelanggaran juga tentunya dan dapat berpotensi untuk merugikan negara jadi kita heran kok tega-teganya pihak eksekutif melakukan pembohongan pembohongan publik terhadap keberadaan dan keabsahan Sarkawi yang mengaku sebagai Bupati Aktif kabupaten Bener Meriah oleh karena itu kami dari LSM Garis Merah Kabupaten Bener Meriah mendesak DPRK kabupaten Bener Meriah untuk segera melakukan sidang Paripurna khusus untuk pemberhentian Sarkawi dari jabatan Bupati kabupaten Bener Meriah.

kalau memang anggota DPRK belum/ tidak mau melakukan sidang paripurna khusus ini maka kita khawatir bahwa masyarakat akan ambil tindakan hukum sendiri, karena kita lihat setelah 14 hari lebih atau hampir 20 hari lebih Sarkawi yang mengaku sebagai Bupati Aktif Bener Meriah melakukan rapat rapat pimpinan dan kegiatan-kegiatan negara yang mengatasnamakan jabatannya ketika jabatan itu kita pertanyakan keabsahan yang tidak berpedoman pada Undang-Undang tapi lebih berpedoman kepada sentimen emosional inikan tidak benar oleh karena itu kita berharap pihak kepolisian atau Kapolres Bener Meriah segera melakukan penangkapan terhadap Sarkawi yang mengaku Bupati Aktif Bener Meriah kalau ini juga tidak dilakukan oleh Aparat hukum yang ada di Bener Meriah dan DPRK juga abai terhadap persoalan ini maka saya yakin masyarakat akan hilang kepercayaan nya terhadap Lembaga DPRK maupun Lembaga Penegak hukum di Daerah ini”, sampainya

Dalam hal ini, kami dari awak media belum berkoordinasi dengan Bupati Bener Meriah (H. Sarkawi) tentang kembalinya bertugas sebagai Bupati Bener Meriah masa jabatan akhir -2022. (Rls)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.