Berita Merdeka Online, Redelong – Kader Partai Aceh (Anggota DPRK) Yusmuha meminta kepada Jubir Pemerintah Aceh meralat ucapannya tentang aktifnya Sarkawi kembali bertugas sebagai Bupati BM maka plt Bupati dinyatakan selesai, harus segera di cabut, karena pernyataan tersebut telah memicu konflik horizontal masyarakat di Bener Meriah,
“Ini salah satu bukti ; buruknya Komunikasi Pemerintahan Aceh, yang dapat menimbulkan kerugian negara serta memicu Konflik Horizontal di Kalangan Masyarakat Kabipaten Bener Meriah, terangnya, Kamis (17/2/2022).
Yuz, dalam pres rilisnya disampaikan ke media ini, sebagai mana yang pernah Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan bahwa Sarkawi cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Aceh, jika ingin bertugas kembali setelah menderita sakit, dengan demikian keberadaan Plt Bupati dinyatakan selesai.
Jubir Muhammad MTA sebut” secara aturan, beliau cukup dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Aceh, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sekian beliau akan kembali aktif menjalankan aktifitas kedinasan setelah cuti pengobatan,” yang di beritakan AJNN, Selasa (18/1/2022) silam di Banda Aceh.
Oleh karena itu ucap Yuzmuha, pernyataan Jubir itu harus di cabut, ini Bukti Buruknya komunikasi Pemerintah di Aceh yang telah memicu konflik horijontal dikalangan masyarakat dan telah mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang berimplikasi kepada kerugian negara, jika nantinya kemudian syarkawi kembali bertugas sebagai bupati dan menandatangani Keputusan yang menyebabkan Beban APBK tahun anggaran 2022.
Pernyataan jubir itu dinilai prematur seperti bayi lahir umur 2 bulan, jika di lihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku Saya minta jubir Muhammad MTA segera cabut pernyataan ini, agar terlihat akuntabel dan profesioal dengan mengedepankan kepentingan umum sehingga tidak mengganggu stabilitas jjalannya penyelenggaraan Pemerintah daerah bukan justru menciptakan konflik horijontal dan kerugian negara.
Yuzmuha minta Pemerintah Aceh segera melaksanakan Surat Perintah Kemendagri yang di sampaikan kepada Pemerintah Aceh (Gubernur) yang tembusannya di sampaikan kepada DPRK Bener Meriah, Kementerian Menteri Dalam Negeri melalui Direktur jenderal Otonomi Daerah yang di tandatangani oleh Akmal malik a/n Menteri Dalam Negeri, tanggal 11 Nov 2021 Nomor 100/7372/OTDA Sipat segera Penjelasan Terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
Ia menambahkan pada surat Kemendagri tersebut di jelaskan untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah maka kedudukan hukum bupati merujuk pada penjelasan pasal 78 ayat 2 huruf b Undang undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah/ wakil kepala daerah yang menderita sakit cukup di buktikan dengan keterangan doktor.
Diketahui bahwa tanggal 27 November 2021 hasil surat keterangan dokter Penguji sudah di tandatangani dari surat tersebut yang baru-baru ini disampaikan kepada kami, bahwa dr spesialis sarap RSU zainal Abidin berkesimpulan bahwa masih ditemukan kelemahan anggota bagian tubuh yang mengakibat tidak bisa berpungsi normal
Setelah pernyaan jubir Pemerintah Aceh yang bodoh itu pada tanggal 18-01-2022 Sehingga sarkawi yang masih sakit pun kembali menyurati Gubernur Aceh ingin bertugas kembali sebagai bupati ini saya menduga ini syarat kepentingan yang sudah dirasuki iblis.
Akhir -akhir ini, ada isu yang berkembang bahwa Sarkawi sudah menandatangani surat sebagai Bupati, kita akan awasi ya jika itu benar maka itu harus dapat di pertanggung jawabkan di kemudian hari, saya kuatir jika itu yang terjadi akan berimplikasi pada kerugian negara.
Yuzmuha menambahkan bahwa atas derasnya aspirasi masyarakat serta rapat kerja DPRK dan berpedoman pada Undang- Undang yang lebih tinggi sehingga pada tanggal 08 Februari 2022 rapat Badan Musyawarah terhadap Jadwal peripurna DPRK terhadap usulan pemberhentian Sarkawi sudah dilaksanakan kapan paripurna di lakukan saya pikir itu sebaiknya di sampaikan oleh Pimpinan DPRK Bener Meriah.
Nanti setelah paripurna usulan pemeberhentian akan disampaikan kepada gubernur untuk di teruskan kepada Menteri, karena itu mungkin sudah di atur pada UU No 23 tahun 2014, Jadi sekali lagi Jubir Aceh, tolong di cabut pernyataan nya yang dinilai syarat kepentingan, terkait dengan kondisi hari ini bahwa kedudukan Plt, Dailami Masih, tutupnya (Man)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan