Menaker Hanif : Pentingnya Ciptakan Ekosistem Ketenagakerjaan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dhakiri mengatakan pentingnya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan.

“Ketenagakerjaan dalam sebuah ekosistem adalah hal yang terpenting dalam memacu produktivitas kita,” ungkap Hanif Dhakiri di Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

Lanjutnya, memastikan lapangan pekerjaan akan menjadi investasi kedepan. Sehingga generasi muda akan lebih terpacu dalam menggerakkan roda produktivitas dengan memperluas lapangan kerja.

Lihat Juga:

Festival Bengkulu Melayani di Bencoolen Mall, Puluhan Instansi Buka Layanan Publik Gratis

Untuk itu, Hanif menyerahkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) kepada kepala daerah yang sukses meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan. Penganugerahan IPK tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah (pusat) kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota yang memiliki prestasi dibidang ketenagakerjaan.

“Selamat kepada para gubernur dan wagub yang hadir hari ini karena menunjukkan prestasi luar biasa dengan pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing. Sekali lagi ‘aplause’ untuk gubernur dan wakil gubernur yang dihadir di sini,” kata Menaker Hanif.

Dia juga mengingatkan masalah tenaga kerja atau ketenagakerjaan merupakan masalah sangat penting, tidak boleh dianggap isu pinggiran. Harus menjadi isu sentral atau isu kunci dalam pembangunan ketenagakerjaan. Sebab tolak ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah bisa dilihat dari keberhasilan pimpinan daerah itu membangun dunia ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja dan mengatasi pengangguran di wilayahnya masing-masing.

Lihat Juga:

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris di Event Festival Layanan Publik “Bengkulu Melayani” ​

“Itu indikator paling konkrit yang bisa dipahami masyarakat dan bisa menjadi alat ukur untuk menilai kesuksesan di daerah,” katanya.

Menaker Hanif mengungkapkan hasil IPK Tahun 2019 sebesar 61,06 meningkat 0,25 dibandingkan IPK tahun 2018 sebesar 60,81. Kenaikan tersebut terjadi pada enam indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. 

“Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan cukup baik dalam pembangunan ketenagakerjaan di seluruh provinsi. Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran Pemda akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas,” kata Hanif nada tegas.

Lihat Juga:

LPK-RI Protes Pemeriksaan Takaran Pertalite di SPBU Tebeng Tanpa Libatkan Konsumen

Hanif berharap hasil pengukuran IPK ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dalam mengembangkan ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di Kemnaker RI. (ams)