Redelong, Berita Merdeka Online – Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Bener Meriah akan membentuk Tim yang juga melibatkan Komisi C, untuk menganalisis sumber-sumber PAD. Akan dilakukan juga evaluasi kinerja para SKPK dan tenaga fungsional, untuk penyusunan pejabat yang sesuai kompetensi serta dilaksanakan pula pakta integritas untuk pejabat tersebut, demikian disampaikan Pj Bupati BM Drs.Haili Yoga,M.SI, saat memberikan jawaban atas pemandangan umum Anggota DPRK BM, dalam sidang pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, yang dipimpin oleh Ketua DPRK BM Mhd.Saleh (09/8 /2022) di gedung DPRK BM.
” Bila ada kesalahan penempatan jabatan dalam melaksanakan evaluasi ASN secara menyeluruh untuk proses mutasi dan rotasi, kami harap pihak legislatif dapat melakukan kritik secara langsung, untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan legislatif dengan eksekutif, ” kata Pj Bupati BM Haili Yoga.
Selanjutnya Pj Bupati BM mengatakan bahwa, dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD, akan bekerja keras dan maksimal, dengan menerima kritik yang positif untuk membangun Bener Meriah, dengan mengacu pada regulasi, skala prioritas, berorientasi pada masyarakat, untuk mendapatkan hasil akhir yang memberikan outcome, dampak positif dari kegiatan tersebut. ” Untuk itu perlu adanya kolaborasi dengan legislatif, LSM, Wadah – wadah potensi dalam masyarakat dan media,” ujar Pj.Bupati BM.
Dalam pengadaan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan para petani, jenis pupuk urea, SP 36, ZA, MPK, Organik dan Cair Organik, lanjut Pj Bupati BM akan memantau dan memonitor pengadaan pupuk bersubsidi tersebut.
Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Munyang Kute telah dilakukan evaluasi menyeluruh yang berkaitan dengan managemen,pelayanan dan sarana-prasarana. Untuk penertiban aset daerah, Pemkab BM telah dan sedang melakukan sertifikat sejumlah bidang-bidang tanah. Sementara mengenai PBB Pemkab BM melakukan perbaikan objek pajak berbasis data dengan menghitung kembali objek-objek pajak.
Ketua DPRK BM Mhd. Saleh dalam pidato penutupannya menyampaikan bahwa kesepakatan bersama KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 ini akan dituangkan dalam RKA sebagai pedoman besaran anggaran dan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat, agar dibahas lebih cermat, sesuai waktu yang telah ditetapkan (Man)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



Tinggalkan Balasan