Takengon, Berita Merdeka Online — Bukan main Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) menertibkan usaha pertamini di Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (15/9).
Penertiban itu dilakukan, lantaran diduga tanpa dilengkapi izin beroperasi. Salah satunya sepanjang jalan Comondor Yos Sudarso daerah tersebut. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Tengah, Ardiansyah kepada wartawan mengatakan, penertiban itu dilakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi konsumen.
Dia menyebutkan, pihaknya melakukan penertiban sebagai tindak lanjut hasil rapat terbatas terkait Legalitas dan penertiban Pertamini dan berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Keberadaan Pertamini semakin marak. Namun, penertiban ini semata–mata bukan bermaksud untuk mematikan usaha yang sudah dijalankan selama ini,” katanya Kamis (15/9).
Meskipun keberadaan Pertamini semakin marak, sebut Ardiansyah, sangat diyakni pelaku usaha tersebut hanya tidak mengetahui aturan, legalitas dan perizinannya.
“Diharapkan dengan seringnya pelaksanaan operasi penertiban, maka masalah–masalah dapat diurai dan ada jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, penertiban tersebut terus dilakukan dengan langkah awal memberikan imbauan dan pengawasan.
“Setelah itu, nantinya akan dilakukan langkah–langkah persuasif yang lebih serius termasuk memberikan sanksi administrasi serta langkah tegas jika dianggap perlu untuk dilakukan,” pintanya
Dia menyampaikan, berdasarkan Surat edaran Kementerian ESDM Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 bahwa kegiatan penyaluran BBM dilaksanakan dengan ketentuan penyalur retail (SPBU/SPBN/SPBB) dan bentuk lainnya. Sehingga sambungnya, penyalurannya hanya kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan BBM kepada pengecer yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Lantas berdasarkan surat Kepala BPH migas kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui surat dengan Nomor 715/07/Ka BPH/2015 menyebutkan apabila Pertamini digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha niaga dari Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjulan BBM tersebut melanggar hukum, terangnya. (Man)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan