Bukittinggi, Sumbar Beritamerdekaonline.com — Ketua DPRD Beni Yusrial beserta legislator DPRD Bukittinggi Menerima Ratusan Pedagang  Pasar Demonstrasi meminta Perda Nomor 3 Tahun 2022 Direvisi ulang. Di halaman DPRD Bukittinggi, Selasa (01/11).

Unjuk rasa yg dilakukan para pedagang pasar Bukittinggi adalah bentuk penolakan atas Perda Nomor 3 Tahun 2022 yang baru saja disahkan, agar dicabut

Karena ada beberapa poin pada Perda dinilai keputusan sepihak tanpa ada musyawarah dengan perdagang pasar, hal tersebut sangat merugikan pedagang pasar di Kota Bukittinggi.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Edison Katik Basa, SE, M.BA mengatakan, Pemerintah bersama DPRD telah melakukan paripurna terhadap sebuah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah no 3 tahun 2022 dengan judul perda pengelolaan pasar rakyat.

“Setelah terjadinya pengesahan pada Perda, masyarakat menyanggah dan memberikan aspirasinya,” ucap Edison.

Para pedagang mendatangi kantor DPRD secara resmi karena sebelumnya sudah menyampaikan melalui surat resmi.

“Bahwa ada beberapa poin yang diminta ke DPRD agar dipertimbangkan diantaranya supaya pedagang diberikan hak untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan,”terangnya.

“Permintaan ke dua, para pedagang meminta DPRD untuk kembali mengkaji ulang tentang sangsi administrasi terhadap pedagang. Dan berkemungkinan beberapa poin lagi yang akan menyusul untuk pengkajian ulang lagi,” tuturnya.

Lanjut Edison, Kami dari lembaga meminta kepada pedagang mohon dibantu untuk menyampaikan secara tertulis ke DPRD tentang apa saja yg menurut mereka yang perlu kami perjuangkan kembali.

Karena dengan tertulis itulah menjadi dasar yang kuat bagi DPRD untuk dijadikan sebuah dasar melakukan koordinasi kembali  dengan pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan setelah  permintaan pedagang pasar ini dikabulkan dan diterima oleh DPRD dan kita akan melakukan diskusi bersama pemerintah,”lanjutnya.

Dengan waktu yag telah ditentukan untuk mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan, maka pedagang dan pemerintah tidak terkendala lagi akan persoalan.

“Sehingga kami dari DPRD dapat berkerja sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkasnya.

Young Hepi mewakili para pedagang mengatakan, atas aturan Perda ini, kami merasa dirugikan, Karena aturan ini dibuat  campur aduk, sehingga masyarakat banyak kehilangan haknya, karena mereka selama ini berinvestasi atas penyuluhan negara.

“Pedagang berharap, dengan berkumpulnya kami ke ruang DPRD ini, Perda ini di cabut atau di revisi ulang,” harapnya

la melanjutkan, dengan hasil keputusan  dari DPRD setelah 3 hari  dari sekarang,  kami berharap keputusan ini dapat disesuaikan dengan undang- undang yang sudah ada.

“Maka para pedagang  yang berasal dari pasar Atas, Pasar Bawah dan Pada Aur  kuning akan menagih kembali hasil janji DPRD yang sudah dijanjikan untuk saat ini,” pungkasnya. (KN)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.