SELUMA, BERITA MERDEKA online — Menyikapi permasalahan yang sedang dialami ibuk-ibuk beberapa desa yang berada di kecamatan talo kecil, dimana hari demi hari mereka selalu resa dengan ada nya nama-nama mereka yang di gunakan seseorang yang tidak bertanggung jawab,di mana Perbutan mereka suda merugikan orang bnyak,
Paska di layangkan nya surat pengaduan masrakat pada tanggal 12 Desember 2022 kemaren melalui sebua organisasi lembaga inpestigasi negara cabang kabupaten Seluma,hingga kini belum juga ada pemanggilan dari pihak terlapor,
Di mana dlam laporan yang di layangkan lembaga investigasi negara ini melaporkan oknum ketua kelompok dan pihak koprasi mekar yang terlibat dlam penyalagunan kartu identitas,KTP,dan KK,
Hingga pada saat ini paska belum terpanggil nya mereka dari pihak koprasi mekar maupun ketua kelompok yang terlibat,mulai mencuat bahwa sala satu oknum ketua kelompok ada yang menyandang setatus BPD di desa,
Warga terutama kaum ibuk-ibuk kini tidak mau tinggal diam mereka meminta keadilan di tegakkan saat beberapa ibuk2 di temui awak media dan lembaga investigasi negara dan di minta penjelasan mereka menuturkan bahwa mereka siap memberikan kesaksian apa bila di perlukan,
Di mana cara pihak koprasi,dan ketua kelompok yang terlibat dalam pencairan mereka suda tidak masuk akal tutur beberapa warga yang tidak mau di sebut nama nya,di mana trik mereka berpariasi mulai dari pinjaman rp3000,000hinga rp5000,000,hingga nama yang di catut ada yang sama sekali tidak perna meminjam,,ada juga yang suda lunas lebi kurang 3 tahun namun nama mereka di gunakan lagi tanpa memberitahu si pemilik kartu KTP dan KK tersebut,
Ditambakan lagi kata,Anita dan Anisa,mereka menuturkan dalam pencairan seharus nya pihak si peminjam harus la hadir,dan ada surat zpersetujuan dari suami,(amo Ndak pencairan biaso jmo tu Ndak jmo yang asli di KTP,)tapi ini mereka suda bnyak menyalahi dalam tata cara pencairan,
Sejak paska surat pengaduan di layangkan kini mulai mencuat mengenai sala seorng anggota BPD di desa napalan talo kecil ikut tersebut dlam penyampaian ibuk2,mengenai sala seorng BPD yang terlibat kita tidak menutur kmungkinan sejau mana keterlibatan dan di segi apa dia terlibat itu suda menjadi tugas dari (APH)tutur ketua Lin,
Namun dalam waktu dekat kita bakal melakukan pertemuan sama pemerinta desa napalan,dan kita bakal koordinasi ke pihak kecamatan dan kabupaten mengenai sangsi apa yang bakal di berikan pihak kecamatan dan kabupaten kepada seorng BPD ,di mana seorng BPD adala wakil masrat yang di pili gunak mlakukan /penyambung /penampung inspirasi masrakat untuk di sampaikan dan di bawa ke porum BPD untuk di bahas k desa,
Bukan nya menjalankan tugas selaku BPD Mala menyalahi membuat masrakat kesal dan geram melihat ula dan tingka yang di lakukan nya. (Aprianto)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan