Foto : Illustrasi (Ist)
Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di hadapan puluhan ribu demonstran terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini menjadi sorotan. Pasalnya, regulasi yang sempat menjadi tuntutan massa aksi tersebut disebut telah disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto, menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki kontribusi penting dalam mengawal proses legislasi tersebut.
Menurutnya, komitmen yang disampaikan Dasco kepada masyarakat pada Agustus lalu kini menunjukkan perkembangan nyata.
Bambang mengingatkan kembali peristiwa 27 Agustus 2026, ketika Dasco turun langsung menemui puluhan ribu massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan komitmen bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan dirampungkan paling lambat 15 Desember 2026.
“Masyarakat pasti tahu dan menyaksikan bagaimana Sufmi Dasco Ahmad dengan gigih memperjuangkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya agar segera disahkan,” kata Bambang dalam siaran pers yang diterima awak media di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Bambang, langkah Dasco menemui langsung massa aksi merupakan bentuk keberanian seorang pimpinan parlemen dalam menyerap aspirasi publik. Baginya, komunikasi politik tidak cukup dilakukan melalui pernyataan di ruang sidang, tetapi juga harus diwujudkan melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat.
“Dihadapan puluhan ribu massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Dasco berdiri dengan tenang dan memasang badan. Ia berjanji RUU Perampasan Aset ini bakal dirampungkan paling lambat 15 Desember 2026,” ungkapnya.
Bambang menilai pengesahan yang disebut berlangsung pada 19 November 2026, lebih cepat dari tenggat waktu yang pernah dijanjikan, menjadi perkembangan penting dalam perjalanan pembentukan regulasi tersebut.
“Ini yang menjadi perhatian. Bahkan, 280 juta jiwa masyarakat menyaksikan aksi nyata seorang wakil rakyat bernama Sufmi Dasco Ahmad,” bebernya.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan AMPB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah demonstrasi besar yang menuntut DPR segera menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dalam audiensi itu, Dasco bersama pimpinan DPR lainnya menyampaikan komitmen penyelesaian RUU paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani Dasco dan disaksikan perwakilan AMPB, termasuk Supriyono alias Mas Botok.
j
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, saat itu meminta pimpinan DPR bertanggung jawab atas komitmen yang telah ditandatangani. Ia bahkan membacakan sejumlah poin kesepakatan tersebut di hadapan massa aksi.
Salah satu poin dalam dokumen menyebutkan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset merupakan agenda legislasi penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Yang menarik, dokumen tersebut juga memuat pernyataan kesiapan pimpinan DPR untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR apabila hingga 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam rapat paripurna.
Kini, perkembangan pengesahan regulasi tersebut kembali menghidupkan perhatian publik terhadap janji yang pernah disampaikan di hadapan puluhan ribu demonstran.
Bagi Bambang, peristiwa ini menjadi bukti penting bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi dapat menjadi dorongan bagi lembaga legislatif untuk mempercepat agenda pembentukan undang undang. (@ms)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan