Asahan, Beritamerdekaonline.com — Sungguh sangat sikap tidak koperatif kepada instansi Kepala Dinas Sat Pol PP Kabupaten Asahan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terkait APBD berdasarkan RUP Swakelola Sat Pol PP dengan kode 31540781 TA 2023 diduga kuat dugaan anggaran tersebut terindikasi korupsi karena tidak bisa menunjukkan rincian kemana saja anggaran belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat senilai 5 Milyar lebih itu.

Semenjak penerbitan berita pada tanggal 17 Juli 2023 hingga 4 Agustus 2023 tidak dapat dihubungi Kasat Pol PP Si Azmy itu, Diduga takut entah alergi dengan wartawan terkait persoalan anggaran dan hanya bisa dijelaskan melalui WhatsApp dengan perwakilan Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Sat Pol PP Kabupaten Asahan Juanda SE menyampaikan, Anggaran itu untuk gaji bang.

“Nanti kita jumpa bang, karena masih sibuk kita ada banyak kegiatan”, pungkasnya.

Adapun, beberapa item pertanyaan yang akan dilontarkan awak media sebagai berikut:

1. Meminta secara rinci terkait anggaran -anggaran belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp. 5. 106. 000. 000 tentang peruntukkannya secara lisan dan fakta tulisan ?

2. Jika untuk gaji penggunaan tersebut, tolong dijelaskan ada berapa anggota Sat Pol PP yang menerima gajinya dan berapa jumlahnya secara data tertulis yang real?

3. Selain itu, Apalagi perincian penggunaan dana tersebut, harus dijelaskan secara real menurut data administrasi penggunaan anggaran Sat Pol PP Satuan Wilayah Kabupaten Asahan?

Jika tidak bisa dijelaskan, Awak Media berharap kepada Kejari Kisaran untuk segera turun dan memeriksa Kepala Dinas Sat Pol PP Kabupaten Asahan Di Azmy tersebut, Karena kuat dugaan ada udang dibalik batu. Jum’at (04/08/2023). (DODI ANTONI/Tim dan Rekan)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.