Aksi di Kesbangpol, Salah Satu Perserta Aksi Ungkit Soal Tak Dapat Air Minum Saat Tampil HUT Lebong 2022

Lebong, beritamedekaonline.com – Sejumlah massa aksi yang berasal dari Forum Masyarakat Dan Aktivis Kabupaten Lebong (FORMAL) berbondong-bondong mendatangi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Senin (9/10/2023) sekitar pukul 10.30 WIB.

Secara keseluruhan, masa aksi ini hadir menyampaikan aspirasinya terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Lebong ketika dipimpin Bupati Kopli Ansori.

Saat orasi berlangsung, seorang massa aksi perempuan menyampaikan aspirasinya,

Lihat Juga:

‎Usai Dilantik, Emil Reza Satyagraha Siap Bawa Gekrafs Seluma Majukan UMKM dan Produk Kreatif Daerah

“Kesbangpol ini jangan cuma jadi tempat pemkab buang-buang uang, garap event ini itu tapi tidak jelas peruntukannya. Saya salah satu peserta lomba HUT Lebong tahun (2022, red) lalu. Dalam kegiatan HUT itu ada anggaran puluhan juta untuk artis lokal yang tampil di malam puncak. Boro-boro honor, air minum saja kami beli sendiri.” terang Sausan Citra.

Saat diwawancarai awak media, Citra menyampaikan bahwa ketika tampil di panggung HUT Lebong itu merupakan suatu kebanggaan.

“Namun kami merasa seperti tidak ada apresiasi sama sekali, terlebih lagi kami dianggap seperti anak ayam, dibiarkan luntang-lantung di bawah panggung seolah-olah tidak penting.” ujar Citra kepada awak media.

Lihat Juga:

‎Yosia Yodan Dorong Kolaborasi HIPMI dan Gekrafs Cetak Generasi Kreatif serta Pemimpin Masa Depan Bengkulu

Saat diwawancarai awak media, Koordinator Aksi, Mashuri yang kerap disapa Awi ini menyampaikan 4 poin tuntutan kepada Kesbangpol berupa;

1. Menuntut Kepala Badan Kesbangpol Lebong beserta jajarannya menuntaskan dan mencari jalan keluar atas konflik BMA Kabupaten Lebong
2. Menuntut Kesbangpol meningkatkan kinerja jajarannya dengan mengadakan kegiatan berbentuk forum dengan ormas dan LSM se-Kabupaten Lebong
3. Menuntut Kesbangpol Transparan Dalam Pengelolaan Dana kepada LSM dan Ormas, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum berupa suap atau pencairan fee.

“Adapun tuntutan yang ke-4, apabila tuntutan kami tidak ditindak lanjuti dalam waktu paling lama 1 bulan. Maka kami menuntut Kepala Badan Kesbangpol untuk mengundurkan diri,” sampai Awi. (ML)

Lihat Juga:

‎DPW Gekrafs Lantik Kepengurusan DPC se-Bengkulu, Siap Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas