YOGYAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Istilah Pondokan di dalam masyarakat sering juga disebut dengan “koskosan” atau “indekos. Untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif dari penyelenggaraan pondokan tersebut dan di sisi lain untuk mengembangkan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan warga masyarakat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pondokan.
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, melakukan program GKPT (Gerakan Kampung Panca Tertib). Satpol PP telah mengagendakan sapaan pondokan atau kost, bekerjasama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta. Untuk satu tahun, terdapat 14 kali sapaan atau sambang, di 14 kecamatan.
“Satpol PP Kota Yogyakarta sudah mengagendakan sapaan pondokan kerjamasa dengan Ketua TP PKK Kota Yogyakarta. Setahun 14 kali sapaan untuk 14 kemantren. Masing-masing Kemantren (Red-Kecamatan) memilih 1 kampung Panca Tertib, yang prioritas untuk disapa,” kata Kasatpol PP Yogyakarta, Octo Noor Arafat melalui Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta, Suwarna, Jumat (24/11/2023).
Untuk menjalankan program ini di kecamatan Ngampilan, Suwarna menyampaikan telah dicanangkan pihaknya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan fasilitator, duta ketertiban kampung Pantib Kecamatan Ngampilan, untuk melakukan sapaan pondok pada tahun 2024.
“Kebetulan kecamatan Ngampilan sudah kita canangkan sebagai kampung Panca Tertib. Kita akan koordinasi dengan fasilitator dan duta ketertiban kampung Pantib Ngampilan, untuk diagendakan sapaan pondokan di tahun 2024. Sapaan pondokan kita lakukan lintas unsur, Satpol PP Kota Yogyakarta, TP PKK Kota Yogyakarta, Koordinator FKPT, Ketua RW dan Ketua RT se-kampung Panca Tertib, MPP, Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas,” jelasnya.
Suwarna menambahkan, regulasi untuk hal itu diatur pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017. Di tahun ini, ada dua pelanggaran Perda 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan, dan telah dilaksanakan sidang Tipiring.
“Ada Perda yang mengaturnya, Perda kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017. Kita sebagai penegak Perda, akan memberikan asistensi untuk ini. Tahun ini ada 2 pelanggaran Perda 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan dan telah dilaksanakan sidang Tipiring dengan putusan: denda satu juta rupiah dengan subsider 3 hari dan denda 200 ribu rupiah subsider 3 hari,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kapolsek Ngampilan diwakili Kanit Binmas Iptu Sukamta menggelar kegiatan Jumat Curhat di Rt 61 Rw 12 Ngadinatan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2023) pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ps.Panit 1 Binmas, Ps. Panit 2 Binmas, Kasi Humas, dan warga Ngadiwinatan.
Pada Jumat Curhat itu, Ketua Rt 59 Rw 12, Ragil, meminta kepada polisi agar mengadakan sidak di kost yang ada di wilayahnya untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dan perbuatan asusila.
“Di wilayah kami banyak kos kosan. Kami khawatir adanya tindak kejahatan dan perbuatan asusila di sana,” ujar Ragil.
Menanggapi curhat tersebut, Kanit Binmas, Iptu Sukamta, menyampaikan terima kasih terkait dengan pelaksanaan tugas yang telah mendapatkan respon positif dari warga RW 12 Ngadiwinatan.
Menanggapi keluhan dari Ragil, Kanit Binmas akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kemantren untuk melakukan sidak kos kosan sehingga apa yang menjadi permasalahan tersebut dapat diatasi sesuai aturan yang berlaku.
“Kami akan segera menindaklanjuti keluhan Bapak Ragil. Kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kemantren untuk melakukan sidak kos kosan di wilayahnya,” kata Kanit Binmas.
Kanit Binmas juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat menghubungi Bhabinkamtibmas maupun petugas kepolisian dari Polsek Ngampilan yang ada di pos pemantauan kamtibmas di SP4 Brantan Yogyakarta apabila ada permasalahan apapun.
Kegiatan Jumat Curhat berjalan dengan lancar dan kondusif. Melalui kegiatan ini, Polri mendapatkan masukan dari warga terkait pelayanan kepolisian di wilayah Polsek Ngampilan. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan kepolisian di masa mendatang.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayahnya. (SP/TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan