YOGYAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Saat ini marak tempat penginapan seperti Hotel, Homestay, Guest House, dan jenis lainnya, dikabarkan tidak memiliki izin namun beroperasi. Bahkan, jika ada perubahan fungsi hunian, semulanya bangunan yang digunakan adalah rumah tangga dan dikemas menjadi tempat penginapan, pemilik sebenarnya mengharuskan mengurus perubahan IMB atau PBG, dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang harus dimiliki usaha penginapan.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Budi Santosa, S.STP., M.Si., menyampaikan saat ini terdapat lima ratus empat, hotel, penginapan dan sejenisnya yang memiliki perizinan.
“Hotel, penginapan dan sejenisnya dari data perijinan berusaha OSS yang ber-NIB ada sebanyak 504,” kata Budi Santosa, Jumat (1/12/2023).
Budi mengatakan, DPMPTSP juga telah mensosialisasikan hal ini sebelumnya.
“Sudah tersosialisasi dari dulu, cuman beda nama, dulu IMB sekarang PBG. Dulu operasional Ijin Gangguan sekarang NIB (Nomer Induk Bersuasaha), Dinas Pariwisata pada aspek pembinaan dan pengawasannya,” ungkap Kadis.
Kadis DPMPTSP berharap, semua pengusaha di bidang perhotelan atau penginapan sejenisnya, melengkapi perizinan. Ada ketentuan untuk hal ini terdapat di Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perwali No.42 Tahun 2019 tentang Batasan Usaha Dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan, Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.
“Harapannya semua hotel, penginapan dan sejenisnya bisa mengurus NIB dan PBG nya. Pendirian hotel ada 3 aspek , aspek bangunan dengan SIMBG produknya adalah PBG, aspek operasional dengan Sim OSS produknya NIB, aspek operasionalisasi berupa pemenuhan persyaratan terhadap ketentuan hotel di Dinas Pariwisata,” ungkapnya.
“Regulasinya jelas ada di Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2021, tentang Batasan Usaha Dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan, Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel,” ujar Budi.
Soal penegakan peraturan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
“Penegakan sepenuhnya wewenang Satpol PP,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto. Dodi mengatakan, soal perizinan lewat mekanisme perizinan berbasis usaha OSS. Terkait pengawasan, Satpol PP termasuk pada tim yang dibentuk di DPMPTSP. Penegakan yang dimaksud Satpol PP, memprioritaskan PBG dan izin reklame.
“Kalau untuk perizinan lewat Perizinan Berusaha berbasis OSS. Ada tim pengawasan yang ada di DPMPTSP dan Satpol PP, menjadi bagian di dalamnya,” kata Dodi Kurnianto.
“Kami penegakan dalam konteks Perizinan Bangunan Gedungnya, kemudian disisi reklamenya,” pungkas Dodi. (SP/TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan