JAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Anggota DPR RI Sukamta, mengimbau pihak yang melontarkan pernyataan tentang dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kembali belajar sejarah. Dikatakannya apa yang ada di DIY bukan dinasti politik, melainkan sistem dinasti (monarki).

Menurut legislator dari Fraksi PKS itu tidak ada yang salah dalam sistem dinasti di DIY. Sebab, sistem itu berdasarkan kepada garis keturunan, bukan pemilihan yang melibatkan Rakyat.

“Beda dengan dinasti politik yang pemilihannya melibatkan rakyat, tetapi sengaja dikuasai satu keluarga. Tujuannya untuk kepentingan keluarga tersebut,” kata Sukamta.

Keberadaan Keraton Yogyakarta juga bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan masih diakui sebagai kerajaan yang berdaulat, dengan pemerintahan dan wilayahnya mengikuti pola monarki.

“Hal itu sudah ditegaskan aturannya dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Salah satunya Sultan menjabat sebagai Gubernur DIY,” kata Sukamta.

Maka itu Sukamta mengajak pihak-pihak yang tidak paham sejarah hubungan istimewa antara Indonesia dan Kesultanan Yogyakarta untuk kembali ke perpustakaan. Bisa juga pergi ke museum untuk kembali membaca sejarah.

“Lebih dari 200 tahun sebelum Republik Indonesia diproklamasikan, eksistensi Keraton Yogyakarta sudah ada. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari melawan penjajah yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta,” ujar Sukamta.

Sejarah Keistimewaan

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII merupakan tokoh yang pertama kali mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Momennya pada 19 Agustus 1945 dalam sidang istimewa di Gedung Sono Budoyo.

Dwitunggal itu menyatakan dukungan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Termasuk ikar ikut bergabung dalam wilayah negara Indonesia.

“Yogyakarta wilayah berdaulat, tidak pernah dijajah Belanda. Pernah menjadi pusat pemerintahan Indonesia ketika Belanda melancarkan agresi militer ke Jakarta,” kata Sukamta.

“Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta juga menjadi bukti. Bukti bahwa Indonesia masih eksis saat Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada lagi,” ujar Sukamta, menambahkan.

Doktor lulusan Inggris ini kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana Indonesia mengakui keistimewaan DIY. Ia memakai Pasal 18B UUD 1945 untuk memberi penjelasan.

Dalam pasal itu diyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan lebih khusus mengenai keistimewaan DIY adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. (INT)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.