YOGYAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM- Tercatat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, OPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, ditemukan kekurangcermatan dan ketelitian dalam penentuan Objek Pajak PBB-P2. Selain itu, kesalahan juga ditemukan kekurangcermatan dalam melakukan monitoring penetapan objek pajak PBB-P2. Kedua hal itu terletak di Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah dan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah (P4D).
Sekedar informasi, Pemerintah Kota Yogyakarta menyajikan saldo Piutang Pajak pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 165.657.925.936,14 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 151.455.832.206,58.
Diketahui bahwa nilai piutang pajak PBB-P2 per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan nilai piutang pajak PBB-P2 per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,17%. Hasil pemeriksaan secara uji petik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap rincian piutang PBB-P2 yang mengalami kenaikan prosentase tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengelolaan karena masih mengenakan PBB-P2 kepada objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2.
Digunakan oleh Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan, hasil analisa data piutang PBB-P2 menunjukkan bahwa terdapat pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk kantor penyelenggaraan pemerintahan sebanyak 23 tempat dengan piutang pokok PBB-P2 sebesar Rp. 65.083.126.00, dan piutang denda sebesar Rp.25.131,614,00. Selain itu, kesalahan juga terdapat pada penentuan objek pajak PBB-P2 seperti tempat melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional.
Hasil analisa atas data piutang PBB-P2 menunjukkan bahwa terdapat pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk tempat melayani kepentingan umum, dengan rincian objek pajak sebagai berikut, tempat ibadah dan yayasan sosial sebanyak 33 tempat dengan piutang pokok PBB-P2 sebesar Rp.37.311.808,00 dan piutang denda sebesar Rp.15.088.079,88.
Pada Layanan Pemerintah di Bidang Kesehatan, Puskesmas Mantrijeron (NOP 34.71.010.002.003.0120.0) di tahun pajak 2022 mempunyai piutang pokok PBB-P2 sebesar Rp. 402.983,00 dan piutang denda sebesar Rp.24.178,98. Puskesmas Keraton (NOP 34.71.020.002.007.0078.0) di tahun pajak 2022 mempunyai piutang pokok PBB-P2 sebesar Rp.5.762.290,00 dan piutang denda sebesar Rp.345.737,40.
Layanan Pemerintah di Bidang pendidikan sebanyak tiga sekolah negeri dengan piutang pokok sebesar Rp.10.522.445,00 dan piutang denda sebesar Rp.4.010.334,60. Serta dua sekolah swasta dengan piutang pokok sebesar Rp.523.512,00 dan piutang denda sebesar Rp.251.285,76.
Di Bidang sosial, Balai Warga/RT/RK/Kampung sebanyak 13 balai dengan piutang pokok PBB-P2 sebesar Rp.34.248.096,00 dan piutang denda sebesar Rp.14.596.690,00. Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Keparakan (NOP 34.71.030.002.002.0496.0) di tahun pajak 2022 mempunyai piutang pokok PBBP2 sebesar Rp.164.378,00 dan piutang denda sebesar Rp.9.863,00. Kantor DPC PDI mempunyai piutang pokok PBB-P2 sebesar Rp.9.430.435,00 dan piutang denda sebesar Rp3.980.426,00.
Dan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala yang tidak untuk komersial, atau yang sejenis dengan itu, hasil analisa data piutang PBB-P2 terdapat pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk makam berupa piutang pokok sebesar Rp.677.207,00 dan piutang denda sebesar Rp.325.059,36.
Catatan BPK berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan ) pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemko Yogyakarta Tahun 2022, menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 38 ayat (3), yang menyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek PBB-P2. Yang berbunyi ;
- bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara arau barang milik Daerah;
- bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, keesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlak:uan timbal balik;
- bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit}, lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
Permasalahan tersebut mengakibatkan, Nilai Piutang PBB-P2 TA 2022 tercatat lebih saji sebesar Rp 164.126.280,00 (Rp 65.083.126,00 + Rp 37.311.808,00 + Rp402.983,00 + Rp 5.762.290,00 + Rp 10.522.445,00 + Rp523.512,00 + Rp 34.248.096,00 + Rp 164.378,00 + Rp 9.430.435,00 + Rp 677.207,00 ). Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Piutang Denda PBB) tercatat lebih saji sebesar Rp.63.763.268,50 (Rp 25.131.614.00 + Rp 15.088.079,88 + Rp 24.178,98 + Rp 345.737,40 + Rp 4.010.334,60 + Rp 251.285,76 + Rp 14.596.690,00 + Rp 9.863,00 + Rp 1.980.426,00 + Rp 325.059,36). Piutang PBB-P2 atas objek pajak yang dikecualikan berisiko tidak dapat ditagih.
Karenanya, Walikota Yogyakarta sependapat dengan temuan BPK dan menyatakan bahwa pada kala itu sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang penghapusan piutang daerah yang di dalamnya termasuk piutang PBB-P2, piutang PBB-P2 hasil pemutakhiran dan/atau verifikasi baik secara administrasi maupun faktual di lapangan yang memenuhi syarat untuk dihapuskan maka akan dilakukan penghapusan.
Terkait hal itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Dan Penetapan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta, Muhammad Rohmad Romadhon menyampaikan, telah dilakukan pembatalan atas penentuan objek pajak yang dianggap BPK sebagai kekeliruan. Untuk menguatkan pembatalan objek pajak PBB-P2 itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 235 Tahun 2023, Tentang Penetapan Pembatalan Atas Penerbitan Surat Pemberitahun Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 290 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 235 Tahun 2023, Tentang Penetapan Pembatalan Atas Penerbitan Surat Pemberitahun Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
“Sudah dibatalkan, dan berdasarkan ketentuan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 235 Tahun 2023.”
“Serta, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 290 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 235 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pembatalan Atas Penerbitan Surat Pemberitahun Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,” kata Rohmad, Jumat (8/12/2023) saat dikonfirmasi. (TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan