JAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Kasus korupsi di Indonesia ibarat kanker yang sulit sekali diberantas. Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sekalipun ditersangkakan melakukan tindakan korupsi berupa pemerasan.
Terbaru, Presiden Jokowi membocorkan jumlah pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi sejak 2004-2022. Jokowi mengatakan, hingga saat ini sudah ada ratusan pejabat yang dipenjarakan akibat tindak pidana korupsi.
Sehingga menurutnya, tak ada negara lain di dunia yang memenjarakan pejabat sebanyak yang dilakukan pemerintah Indonesia.
“Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak ekonomi bangsa dan juga bisa menyengsarakan rakyat,” ujar Jokowi dalam pidato di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
“Kita tahu di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan.
Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia,” tegasnya.
Menurut Presiden, jumlah tersebut tidak perlu diberikan tepuk tangan. Kepala Negara lantas menjelaskan, berdasarkan catatannya, pada 2004 hingga 2022 ada 344 anggota DPR dan DPRD yang dipenjara karena korupsi.
Di dalamnya termasuk ketua DPR dan Ketua DPRD. Lalu ada 38 menteri dan kepala lembaga yang juga ditangkap dan dipenjara karena korupsi.
Selain itu, ada 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota yang dihukum penjara karena korupsi.
“Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada delapan komisioner.
Di antaranya komisioner KPU, KPPU dan KY,” tutur Jokowi.
Selain itu, ada 415 pihak swasta dan 363 birokrat yang juga masuk bui akibat kasus korupsi.
Sehingga apabila keseluruhan ditotal, ada sebanyak 1.385 orang yang masuk penjara karena kasus korupsi berdasarkan catatan Presiden Jokowi.
“Terlalu banyak. Banyak sekali.
Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia,” tegasnya.
“Dengan begitu banyaknya orang, pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? berkurang?
Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total,” tambahnya.
Sebelum tersandung kasus ini, Firli Bahuri sempat menyatakan ambisinya memberantas korupsi di Indonesia.
Ambisi itu diungkapkan Firli Bahuri sebelum dilantik menjadi Ketua KPK, Desember 2019 lalu.
Kala itu, Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.
“Prinsip kami untuk Indonesia ini bebas dari korupsi,” ucap Firli, ketika ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Firli juga sempat sesumbar akan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK, di antaranya sesuai yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 atas Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saat itu, purnawirawan jenderal Polri itu menyebut akan melaksanakan amanah sebagai Ketua KPK dengan sebaik mungkin.
Namun, pernyataan Firli sejak awal kepemimpinannya di KPK tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi kini.
Firli kini justru terjerat kasus pemerasan terhadap eks Mentan SYL.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut penetapan status Firli dari saksi menjadi tersangka karena ditemukannya bukti-bukti yang cukup.
Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan gelar perkara yang telah dilakukan penyidik.
“Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi,” papar Ade di hadapan awak media, Rabu (22/11/2023) malam.
Adapun bukti yang diamankan polisi di antaranya dokumen penukaran valas periode Februari 2021 hingga September 2023.
Dokumen penukaran valas tersebut ditemukan dalam pecahan dolar singapura (SGD) dan dolar Amerika Serikat (USD) berjumlah Rp 7.468.711.500.
Selain itu, pihak kepolisian juga menyita salinan berita acara serta tanda terima penyitaan di rumah dinas Menteri Pertanian RI yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021.
“Yang ke-3, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh saksi SYL saat pertemuan di GOR Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022,” imbuh Ade.
Ade melanjutkan, pihak kepolisian juga menyita 1 hardisk eksternal atau SSD dari penyerahan KPK RI yang berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI.
Lalu, polisi juga menyita 21 unir handphone para saksi, 17 akun email, empat flashdisk, dua unit kendaraan, tiga e-money, satu remote keyless hingga dompet warna cokelat bertuliskan lady americana USA.
“Dan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya atau barang bukti lainnya,” ucapnya.
Akibat kasus ini, Firli terancam hukuman penjara seumur hidup.
Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.
“Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” ujar Ade. (INT)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan