JAKARTA, BERITA MERDEKA Online – Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengutuk, aksi kekerasan diduga dilakukan oknum anggota TNI kepada warga di Boyolali, Jawa Tengah. Tindakan tak terpuji tersebut dinilai secara nyata mencoreng wajah demokrasi di Indonesia.

“Tentu amat disayangkan ketika relawan Ganjar-Mahfud menjadi korban kekerasan oleh aparat keamanan di Boyolali-Jawa Tengah. Ini mencederai demokrasi, kami protes keras,” kata Komarudin dalam keterangan persnya, Minggu (31/12/2023).

Komarudin mendesak, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan sanksi tegas kepad oknum TNI itu. Apapun alasan, alibi , atau argumentasi yang digunakan, akal sehat tetap menolak tindakan kekerasan.

“Mendesak Panglima TNI secepatnya menindak oknum TNI tersebut, agar tidak mencederai netralitas TNI, nama baik TNI, juga Polri. Jangan dikorbankan dengan aksi oknum-oknumnya, karena itulah Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu,” ucap Komarudin.

“Sebab struktur TNI-Polri itu komando, jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin. Maka yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin.”

Kemudian, Komarudin mengaku, telah berdiskusi dengan salah satu tokoh HAM dalam mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut. Diduga, tindak kekerasan tersebut berawal dari penempatan Prabowo Subianto sebagai Menhan RI.

“Bisa jadi para oknum ini merasa mendapatkan perlindungan dan privilege, mencari ambisi untuk mendapatkan promosi. Ketika melakukan tindakan ‘perjuangan’ bagi pimpinannya,” ujar Komarudin mengutip hasil diskusi dengan Aktivis HAM merujuk pada peristiwa tim mawar era akhir 1990-an. (INT)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.