JAKARTA, BERITA MERDEKA Online – Beberapa waktu lalu, Penjabat Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengklaim volume sampah Kota Yogyakarta kini telah berkurang menjadi 60 ton per hari. Penurunan volume sampah tersebut merupakan hasil program Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Yogyakarta (Mbah Dirjo) yang digencarkan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan pada acara Jumpa Pers di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (19/9).
Kemudian, Penjabat Walikota Yogyakarta Singgih Raharjo menanggapi protesnya warga Kalurahan Sitimulyo atas lahan yang rencananya akan digunakan oleh Pemkot Yogyakarta sebagai tempat mengolah sampah menjadi produk RDF.
Singgih Raharjo mengatakan, pengolahan sampah di lokasi itu nantinya akan ditunda untuk sementara waktu. Meskipun, seharusnya minggu ini telah memasuki masa kontrak dengan vendor.
Selain itu, TPA Piyungan yang selama ini menjadi tumpuan pembuangan sampah dari Kabupaten Sleman kini ditutup permanen.
Pj Walikota Yogyakarta masih mengandalkan optimalisasi TPST, yang artinya adalah berkaitan dengan penambahan kapasitas di TPS 3R Nitikan dan Karangmiri. Selain itu, pihaknya juga melakukan penataan ulang agar pengolahan sampah bisa berjalan efektif dan efisien. Singgih memastikan pemko berupaya melakukan komunikasi dengan warga setempat. Kala itu orang nomor satu di Yogyakarta itu mengakui sebenarnya telah ada gejala penolakan. Lantaran persepsi yang timbul adalah layaknya TPA.
Berkenaan itu, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Muhammad Afnan Hadikusumo menyampaikan pendapatnya, terkait pengelolaan sampah yang saat ini menjadi topik hangat pembahasan dikalangan masyarakat khususnya kota Yogyakata.
“Pengelolaan sampah di kota bisa dilakukan secara mandiri dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar daerah melaui lembaga seperti di Yogyakarto, Sleman dan Bantul juga diperlukan,” kata anggota MPR itu, Jumat (8/3/2024).
Menurut Afnan, pemerintah tidak perlu lagi membeli tanah sebagai lokasi pembuangan sampah, namun bisa perjanjian sewa menyewa.
“Kalau kerjasamakan tidak harus beli tanah, tapi bisa sewa menyewa,” sambungnya. (TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan