Jakarta, Berita Merdeka Online – Pada Rabu, 13 Maret 2024, Jaksa Agung RI, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana. Menyetujui 20 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.. Berikut adalah daftar tersangka dan perincian kasusnya:

1. Kevin Geovanny Tompoma alias Kevin. Dari Kejaksaan Negeri Palu. tersangka penggelapan..
2. Hendra Alias Uhur bin Leo Mahrani, dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, tersangka penganiayaan.
3. M. Framuja als Samuel bin H. Samat, dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, tersangka kekerasan dalam rumah tangga.
4. Fajar Rizky Maulana bin Ifan Gantina, dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung, tersangka penadahan.
5. Muhammad Dimas bin Sakri, dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, tersangka pencurian.
6. Ali Ilyas Sholeh bin Toha, dari Kejaksaan Negeri Bangkalan, tersangka pelanggaran lalu lintas.
7. Khoirul Umam bin Naheri, dari Kejaksaan Negeri Bangkalan, tersangka pelanggaran lalu lintas.
8. Khoiru Rokhim bin Sukeni, dari Kejaksaan Negeri Blitar, tersangka pencurian.
9. Sukadi, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tersangka penganiayaan.
10. Mara Ganissha, dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, tersangka penganiayaan.
11. Bodong bin Haris, dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tersangka pencurian.
12. Andik Ahmad Soleh bin Sampir, dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tersangka penadahan.
13. Yahya Achmad bin Achmad. Dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Tersangka pencurian..
14. Azizah Ravenna Anwar binti Muhammad Anwar. Dari Kejaksaan Negeri Surabaya. tersangka pelanggaran lalu lintas.
15. Melissa Idra Sari binti Sugiono, dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tersangka pencurian.
16. Supriyanto bin (Alm.) Muninggar, dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tersangka pencurian dengan pemberatan.
17. Tri Ulfa Khusna binti Djumiyo, dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tersangka penggelapan dalam jabatan.
18. Wahyu Bastian alias Way bin Narih, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersangka penipuan atau penggelapan.
19. Panji Imam Muthalib Taslim alias Ongen, dari Kejaksaan Negeri Ambon, tersangka penganiayaan.
Willyam Litaay alias Wili, dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, tersangka penganiayaan.
20. Alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain adalah:

“Telah terjadi proses perdamaian di mana tersangka meminta maaf dan korban telah memberikan maaf.” Tersangka tidak memiliki catatan pidana sebelumnya.

Tersangka melakukan tindakan pidana untuk pertama kalinya. Ancaman hukuman denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan atau paksaan.. Tersangka dan korban sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis.Respon positif dari masyarakat.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk menegakkan kepastian hukum. (BM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.