Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Pada Senin, 18 Maret 2024, Gedung Utama Kejaksaan Agung menjadi saksi pertemuan penting antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Jaksa Agung mengungkapkan bahwa kredit yang menjadi sorotan terbagi dalam beberapa tahapan atau batch. Batch 1 menyentuh empat perusahaan yang diduga terlibat dalam fraud, dengan total mencapai Rp2,504 triliun. Keempat perusahaan tersebut adalah PT RII dengan kredit senilai Rp1,8 triliun, PT SMS Rp216 miliar, PT SPV Rp144 miliar, dan PT PRS Rp305 miliar.
“Pada tahap ini. kami (Jaksa Agung) akan menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk dilanjutkan dalam proses penyidikan.” Ungkap Jaksa Agung
Selanjutnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Batch 2 juga tengah dalam sorotan, melibatkan enam perusahaan dengan dugaan fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar. Saat ini, kasus ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI), dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk proses recovery asset.
Jaksa Agung memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 untuk segera menindaklanjuti kesepakatan dengan pihak terkait, seperti JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, guna menghindari proses hukum yang lebih rumit.
Walaupun laporan mengenai kredit LPEI ini telah muncul sejak tahun 2019, status debitur perusahaan-perusahaan tersebut masih belum diputuskan hingga saat ini. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di sektor kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa kunjungan ini menandai langkah sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam menjaga integritas keuangan negara, sebagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kasus-kasus Satgas BLBI.
Menteri Keuangan juga menekankan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit yang bermasalah. Kerjasama antara LPEI, JAM DATUN, BPKP-RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam sebuah Tim Terpadu akan terus diperkuat.
“Dukungan negara terus mendukung LPEI dalam meningkatkan ekspor Indonesia dengan menjunjung tinggi tata kelola yang baik.. Serta menegaskan zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009..” tegas Menteri Keuangan. (YAAP)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan