BENGKULU, BERITA MERDEKA ONLINE – Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menegaskan pentingnya sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, untuk memastikan perangkat desa dapat menjalankan tugas dengan efektif. Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Rohidin saat membuka acara Sosialisasi dan Public Hearing Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 di Balai Raya Semarak Bengkulu, pada Rabu, 22 Mei 2024.
“Dengan adanya sosialisasi dan public hearing ini, kita berharap perangkat desa serta elemen lainnya bisa lebih memahami perubahan dalam undang-undang desa,” ujar Rohidin dalam sambutannya. “Kami juga mengucapkan selamat kepada organisasi Desa Bersatu, baik kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah bergabung. Mereka dapat menjadi mitra pemerintah untuk berkolaborasi dalam pembangunan desa.”

Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, yang disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Maret lalu, mencakup berbagai perubahan signifikan, salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan desa, memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan jangka panjang dengan lebih baik.
Ketua Umum DPP Desa Bersatu, M. Asri Anas, menjelaskan bahwa sosialisasi undang-undang ini di Bengkulu didasarkan pada riset yang menunjukkan keaktifan organisasi desa di provinsi tersebut dalam berbagai kegiatan terkait pedesaan serta kontribusi mereka dalam memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah. “Bengkulu merupakan provinsi ketujuh yang kami kunjungi untuk sosialisasi. Kami memilih Bengkulu karena alasan historis dan karena organisasi desa di sini sangat aktif, terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan desa dan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah,” tutur M. Asri Anas.

Dalam acara ini, Gubernur Rohidin juga menyoroti peran penting organisasi desa dalam mendukung kebijakan pemerintah dan mengadvokasi kepentingan masyarakat desa. Ia berharap organisasi seperti Desa Bersatu dapat terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain perubahan masa jabatan kepala desa, Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 juga mencakup beberapa perubahan lainnya yang penting untuk diketahui oleh perangkat desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan tersebut, sehingga perangkat desa dapat mengimplementasikannya dengan baik dalam tugas sehari-hari.
Penyelenggaraan sosialisasi ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang undang-undang yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan perangkat desa dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
M. Asri Anas juga menambahkan bahwa sosialisasi undang-undang ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. “Dengan adanya sosialisasi ini, kita berharap perangkat desa bisa lebih siap dan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam pembangunan desa. Kita juga mendorong mereka untuk terus berinovasi dan berkreasi demi kemajuan desa,” katanya.
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen penting di Provinsi Bengkulu, termasuk para kepala desa, anggota BPD, dan berbagai organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu-isu pedesaan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Gubernur Rohidin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam mengimplementasikan perubahan undang-undang ini. “Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi undang-undang ini. Kita semua memiliki peran penting dalam pembangunan desa,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan perangkat desa di seluruh Provinsi Bengkulu dapat memahami dengan baik perubahan yang ada dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 dan dapat menerapkannya dengan efektif. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Sosialisasi ini menegaskan kembali komitmen semua pihak untuk terus mendukung upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dan memastikan implementasi yang efektif dari perubahan undang-undang ini. Dengan dukungan yang kuat dan kerja sama yang baik, diharapkan desa-desa di Provinsi Bengkulu dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah. (CW01G)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan