Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024, yang berisi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Acara ini berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Kamis, 3 September 2024, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Wilayah I Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari BPKD dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (Beperida) se-Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya, Sekda Isnan Fajri menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah sebagai elemen kunci dalam pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Pengelolaan keuangan yang baik akan berkontribusi pada pemerintahan yang efisien dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Isnan menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses ini.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, efisien, dan bertanggung jawab, memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda Isnan menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan pedoman setiap tahun. Pedoman tersebut mengatur sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pusat, serta memberikan prinsip-prinsip dan teknis penyusunan APBD.
“Dalam konteks ini, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 diterbitkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APBD tahun 2025,” ujarnya.
Isnan berharap sosialisasi ini dapat menghilangkan potensi kesalahpahaman dalam proses penyusunan APBD 2025. “Diharapkan, penyusunan APBD 2025 dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berfokus pada pencapaian target pelayanan publik,” tutupnya. (Adv)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan