Aceh Timur, Berita Merdeka Online – Kondisi pendidikan di Aceh Timur kembali menjadi sorotan. Meski anggaran pendidikan mengalir deras, realita di lapangan sungguh memilukan. Puluhan siswa SD Negeri Seuneubok Teungoh, Kecamatan Darul Ihsan, harus belajar di lantai tanpa meja dan kursi. Mereka bahkan menulis dengan posisi tiarap, memicu keluhan sakit punggung dan pinggang.
Kondisi ini terekam jelas saat awak media memantau langsung pada Jumat (17/5/2025). Siswa kelas 1 dan 2 menjadi kelompok paling terdampak. Mereka mengikuti proses belajar mengajar di lantai kosong tanpa alas, menulis sambil menahan nyeri akibat posisi tidak ergonomis.
Ironisnya, keluhan ini sudah lama disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur. Namun hingga kini, tak ada upaya nyata yang dilakukan. Seorang guru di sekolah tersebut menyebutkan bahwa laporan sudah berulang kali diajukan, namun tidak pernah mendapat tanggapan.

“Sudah beberapa kali kepala dinas berganti, tetap tidak ada solusi. Anak-anak kami sudah banyak yang mengeluh sakit punggung. Meja dan kursi sudah rusak total. Yang tersisa pun tak layak pakai,” ungkap guru tersebut.
Kondisi ini diperparah oleh sistem pembelajaran bergilir akibat keterbatasan ruang dan fasilitas. Siswa kelas satu dan dua harus belajar secara bergantian. Setelah kelas satu selesai, barulah kelas dua masuk—dengan hanya menyapu lantai sebagai bentuk persiapan ruang belajar.
Bencana banjir yang kerap melanda kawasan sekolah turut memperburuk situasi. Genangan air menyebabkan perabot yang ada cepat rusak. Namun lagi-lagi, tak ada intervensi serius dari pihak dinas.
Kritik pun datang dari legislatif. Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Aceh, Tgk Armia, menegaskan bahwa persoalan ini sudah pernah dilaporkan ke lembaganya. Ia mendesak Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur agar segera mengambil tindakan.
“Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Kami mendorong agar anggaran tanggap darurat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sekolah ini. Anak-anak tidak boleh terus dikorbankan karena kelalaian birokrasi,” tegas Tgk Armia.
Muncul dugaan bahwa ketidakpekaan ini terjadi karena posisi Plt Kepala Dinas dan Plt Kabid Pendidikan Sekolah Dasar dijabat oleh pejabat karbitan—yang hanya mengejar jabatan tanpa memahami kondisi riil lapangan.
Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab moral dan profesional pejabat pendidikan Aceh Timur dipertaruhkan. Fasilitas dasar seperti meja dan kursi seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas di atas kertas anggaran. Jika tidak segera ditindaklanjuti, generasi Aceh Timur akan tumbuh dalam sistem pendidikan yang cacat sejak akar. (MR)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan