Beritamerdekaonline.com, Jakarta — 19 September 2025. Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, salah satunya Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf yang melaporkan perkembangan program prioritas Kementerian Sosial. Fokus utama pertemuan tersebut adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dan terarah kepada masyarakat yang berhak.
Mensos Syaifullah menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Data baru ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah diverifikasi serta diperingkat dalam skala desil 1 hingga desil 10. Dengan sistem ini, bansos diharapkan lebih tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.
“Kami melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasilnya, ditemukan 1,9 juta keluarga sudah tidak layak menerima bansos. Bantuan itu dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan,” ujar Syaifullah.
Selain itu, Kementerian Sosial kini menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat praktik perjudian daring (judol). Mensos menegaskan, mereka yang terbukti aktif berjudi tidak akan lagi menerima bantuan, kecuali benar-benar miskin dan wajib melakukan pendaftaran ulang melalui desa, kelurahan, atau aplikasi resmi yang terintegrasi dengan Dinas Sosial.
Hingga triwulan ketiga 2025, realisasi penyaluran bansos tercatat lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo, melalui arahan kepada Mensos, menekankan bahwa bansos harus dipandang hanya sebagai dukungan sementara. Penerima diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” tegas Syaifullah mengutip pesan Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta penguatan program sosial lain, di antaranya penyediaan makanan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas, peningkatan gizi bagi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta pengembangan keterampilan dan akses usaha masyarakat kurang mampu.
Kementerian Sosial akan melibatkan dunia usaha, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga dipersiapkan untuk memastikan penguatan anggaran bagi program pemberdayaan.
“Dengan begitu, tiap tahun bisa diukur berapa yang berhasil keluar dari kemiskinan, naik kelas, dan mandiri,” pungkas Mensos.***
Tinggalkan Balasan